Kasus Dugaan Anggota DPRD Sumedang Sekap Anak, Kuasa Hukum Minta Polisi Tidak Gegabah

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Polisi dianggap terlalu prematur menetapkan status tersangka kepada seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang berinisial RM dan ayahnya, SU, yang merupakan Kepala Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, Sumedang.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan anak oleh Kepolisian Resor (Polres) Sumedang.

Penetapan tersangka ini oleh kuasa hukum kedua tersangka dinilai janggal.

Pengacara RM dan SU, Andi Suryadin, pun melayangkan gugatan praperadilan terhadap Polres Sumedang. 

Peristiwa penganiayaan itu terjadi delapan bulan lalu di sekitar Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado.

Penganiayaan itu merupakan buntut dari kecelakaan lalu lintas di jalan Wado-Malangbong. 

"Gugatan praperadilan dilayangkan mengingat penetapan dua klien kami sebagai tersangka terlau prematur dan banyak kejanggalan," kata Andi Suryadin kepada TribunJabar.id, Minggu (6/1/2022). 

Namun, Andi tidak memerinci kejanggalan yang dimaksudkan dalam proses hukum terhadap RM dan SU itu. 

Andi mengatakan tuduhan yang diarahkan kepada RM dan SU semuanya tidak benar, juga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

"Kami menghormati proses hukum, namun praperadilan juga bagian dari hukum yang di dalamnya klien kami punya hak. Kami sendiri begitu ada penetapan tersangka dari Polres Sumedang, langsung mengajukan praperadilan," katanya. 

Selain praperadilan, Andi mengatakan, pihaknya meminta perlindungan hukum kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). 

"Kedua upaya itu diambil karena banyak kejanggalan," ucapnya. 

Menurut Andi, ketika praperadilan dilayangkan, sudah sepatutnya penyidikan oleh pihak kepolisian dihentikan sejenak, seraya menunggu putusan praperadilan.

Namun, katanya, Polres Sumedang malah mengirimkan anggotanya dengan menggunakan empat hingga lima mobil ke kediaman kliennya pada malam hari dengan tujuan meminta keterangan RM dan SU saat keduanya tidak ada, telah membuat resah. 

"Itu tindakan arogan. Seperti kedua klien kami ini teroris. Keduanya pejabat publik dan tidak akan lari," ucapnya. 

"Sudah sepatutnya Polres Sumedang bersikap bijak dan tidak gegabah," katanya. (*)