Bupati Purwakarta Ingin Wajibkan TKA Lakukan Alih Teknologi dan Alih Keahlian Kepada Pekerja Lokal

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, peningkatan kualitas SDM dengan mewajibkan TKA agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/IRVAN MAULANA
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika seusai mengikuti usulan Raperda di DPRD Purwakarta, Selasa (25/1/2022). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Menjelang akhir bulan Januari 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ketiga Raperda yang diusulkan Pemkab Purwakarta itu diantaranya, Reperda tentang Perpanjangan Pengesahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, paripurna usulan tiga Raperda di Gedung DPRD Purwakarta, tersebut telah dibuatkan penjelasan dan naskah akademik serta telah dibahas terperinci oleh internal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

"Berkaitan dengan Reperda tentang Perpanjangan Pengesahan Penggunaan TKA, kebijakan penggunaan TKA ini merupakan kerangka ekonomi yang dibangun pemerintah agar dapat meraup manfaat dari kemajuan teknologi dan SDM TKA sendiri," ujar Anne seusai rapat di DPRD Purwakarta, Selasa (25/1/2022).

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan cara mewajibkan TKA agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja lokal.

"Bagi pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing, juga diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk membayar sejumlah dana sebagai kompensasi penggunaan TKA yang nantinya menjadi retribusi daerah," kata dia.

Semnetara, untuk Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan hal yang penting dan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang, sehingga melalui pengelolaan tersebut kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien," ucap Bupati.

Untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, ia menjelaskan bahwa, ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan dapat melakukan kegiatan dengan tertib, teratur, tentram serta bebas dari rasa takut dan khawatir akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.

"Dalam hal ini, pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat, dan bernegara yang tertib sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh perundang-undangan," paparnya.

Kendati demikian, untuk mencapai hal tersebut Anne mengungkap, bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Bupati Purwakarta juga mengungkapkan, bahwa yang dia paparkan merupakan sekilas gambaran subtansi dari ketiga Raperda yang diusulkan Pemkab Purwakarta.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Neng Supartini mengatakan, usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh DPRD Purwakarta, pihaknya mengaku, akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan tiga Raperda tersebut.

"Mudah-mudahan ketiga Raperda yang diusulkan tersebut bisa kita bahas secepatnya, selanjutnya akan kami bentuk pansus," ucap Neng.  (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved