Jawa Barat Punya Potensi EBT Berlimpah, Pansus VIII Konsultasi ke Kementerian ESDM

Jawa Barat menjadi satu di antara wilayah yang memiliki potensi berlimpah energi baru terbarukan.

Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Pimpinan dan Anggota Pansus VIII DPRDJawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor PT. Migas Hulu Jabar terkait Pembahasan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan usaha Hulu dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jabar pada PT. Migas Hulu Jabar, Rabu(19/01/2022). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pansus VIII DPRD Provinsi Jawa Barat terus menjaring informasi dan masukan mengenai energi baru terbarukan (EBT).

Wakil Ketua Pansus VIII DPRD Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, mengatakan Jawa Barat menjadi satu di antara wilayah yang memiliki potensi berlimpah energi baru terbarukan.

"Wilayah Jawa Barat memiliki potensi EBT yang berlimpah, tapi baru diekploitasi sekitar 11 persen di tahun ini," ucapnya setelah melakukan konsultasi ke DKI Jakarta, Selasa (18/01/2022).

Menurutnya, masih terdapat resistensi yang cukup besar sehingga menjadi referensi pPansus VIII DPRD Jawa Barat membahas substansi pasal per pasal yang ada di Rancangan Perda.

"Dengan satu semangat EBT ini memang ke depan menjadi salah satu alternatif energi untuk mengganti energi-energi fosil dan sebagainya," katanya.

Baca juga: KTT G-20 di Bali, Ridwan Kamil Siap Layani Langsung Investor Energi Baru Terbarukan

Lebih lanjut, Jaenudin meminta ke depannya Pansus harus betul-betul mengetahui rencana besar dari BUMD terutama PT Migas Hulu Jabar terhadap perusahaan menuju EBT.

"Jangan sampai PT Migas Hulu Jabar sehat sudah baik ketika masuk ke energi baru terbarukan yang bahkan negara pun begitu ya masih baru 11. Nah ini juga harus begitu hati-hati," kata Jaenudin.

Pansus VIII DPRDJawa Barat melaksanakan konsultasi ke Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Konsultasi tersebut bertujuan untuk membahas Perda tentang Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan usaha Hulu dan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provunsi Jabar pada PT Migas Hulu Jabar.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved