Kepesertaan BPJS Kesehatan di Purwakarta Naik Bupati Anne Targetkan Jangkauan Kesehatan Seperti Ini

Kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kabupaten Purwakarta terus meningkat setiap tahun. Pada Desember 2020 angka kepesertaan mencapai 89 persen

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/IRVAN MAULANA
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika seusai rapat di Kompleks Pemkab Purwakarta yang membahas soal pelayanan kesehatan, Rabu (19/1/2022). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kabupaten Purwakarta terus meningkat setiap tahun.

Pada Desember 2020 angka kepesertaan mencapai 89 persen, sementara hingga Desember 2021, angka kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kabupaten Purwakarta sudah mencapai 90,37 persen dari jumlah penduduk.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, meningkatnya antusias warga Purwakarta untuk daftar BPJS Kesehatan  karena selama ini jajaran pemerintah daerah turut konsen untuk mendorong masyarakat yang belum terlayani asuransi kesehatan.

"Ini peran pemerintah daerah, bahkan, khusus warga kurang mampu pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar terlayani jaminan kesehatan," ujar Anne seusai rapat di Kompleks Pemkab Purwakarta, Rabu (19/1/2022).

Ia mengungkap, pemerintah daerah juga memfasilitasi masyarakat dengan membayarkan premi BPJS mereka dari APBD.

"Ikhtiar jajaran Pemkab Purwakarta di sektor kesehatan, yakni melalui program jaminan kesehatan gratis masyarakat. Caranya dengan membantu membayarkan premi bagi warga yang belum ikut kepesertaan atau terlindungi BPJS Kesehatan ini," kata dia.

Anne mengatakan, pihaknya telah melihat progres dalam upaya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Bagi masyarakat Purwakarta.

"Tadi sudah dikemukakan, ada peningkatan, Alhamdulillah Kabupaten Purwakarta untuk kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat mengalami peningkatan. Saya akan terus mendorong jajaran pemerintahan untuk meningkatkan capaian kepesertaan warga, karena untuk mencapai UHC itu kita masih kekurangan sebanyak 45.704 jiwa," ungkapnya.

Anne menargetkan, kekurangan angka kepesertaan tersebut, minimal 50 persennya harus sudah terpenuhi hingga penghujung tahun 2022.

"Kita targetkan 25 ribu kepesertaan baru, ini harus tercapai pada tahun ini tentu dengan bersama-sama. Saya yakin ini bisa," imbuhnya.

Kriteria masyarakat yang dapat BPJS sendiri, kata Anne, yang pertama bukan pegawai pemerintah, atau masyarakat biasa yang menjadi skala prioritas, karena anggaran APBD masih terbatas.

"Skala prioritas kami masyarakat biasa, yang memang dalam kategori kurang mampu untuk membiayai BPJS," kata dia.

Terpisah, Kepala Cabang BPJS Karawang Purwakarta Yerry Gerson Rumawak menyampaikan, agenda rapat tersebut merupakan pembahasan perjanjian kerjasama Nomor 180/16/Dinkes/2020 dan nomor 550/KTR/V-3/1220 antara pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan BPJS Kesehatan Karawang Purwakarta.

"Pembahasan ini memang seputar kerjasama kami dengan Pemkab Purwakarta, melalui Dinas Kesehatan," ujar Yerry.

Dijelaskannya, pembahasan kepesertaan merupakan program jaminan kesehatan nasional bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

"Karena yang didaftarkan ini merupakan bukan pekerja atau penerima upah, jadi kepesertaan didaftarkam langsung oleh pemerintah daerah," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved