Breaking News:

Sekolah di Kota Bandung Masih Ada yang Lakukan Pungli, Anggota Dewan Anggap Dana Sudah Cukup

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Yoel Yosaphat menyampaikan rasa prihatin menanggapi berita tentang pungutan liar di sekolah.

Penulis: Tiah SM | Editor: Giri
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi - Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Yoel Yosaphat menyampaikan rasa prihatin menanggapi berita tentang pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pimpinan SMAN 22 di Kota Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Yoel Yosaphat menyampaikan rasa prihatin menanggapi berita tentang pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pimpinan SMAN 22 di Kota Bandung.

"Kita semua tahu bahwa anggaran untuk pendidikan mendapatkan porsi sangat besar, baik di Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat. Seharusnya sudah cukup dana diberikan ke tiap sekolah, demikian juga gaji guru sudah besar. Mengapa masih ada pungli seperti ini?" ujar Yoel, politisi PSI, di Jalan Wastukencana, Sabtu (15/1/2022).

Yoel Yosaphat yang juga Ketua DPD PSI Kota Bandung menggarisbawahi bahwa ini terjadi terhadap siswa yang dimutasi.

"Ada tiga orang siswa yang dimutasi, yang diminta bayaran. Setelah negosiasi, tiap siswa membayar Rp 10 juta. Ini bukan jumlah yang kecil, padahal siswa mutasi juga masih harus melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Sangat memberatkan orang tua. Pungli semacam ini baru diketahui setelah ada laporan," kata dia.

Yoel mengatakan, belum tahu berapa banyak mutasi yang terjadi, berapa banyak orang tua siswa yang harus membayar di lingkungan SD dan SMP di Kota Bandung.

"Saya khawatir hal ini menjadi fenomena gunung es, karena kebanyakan orang tua siswa enggan untuk melapor," ucapnya.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung, Yoel Yosaphat.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung, Yoel Yosaphat. (Tribun Jabar/Cipta Permana)

Keengganan melapor bisa dimaklumi karena bisa dibayangkan dapat terjadi tekanan terhadap anak didik oleh guru-guru, karena orang tuanya melapor.

Daripada anaknya menerima perlakuan tidak baik dari guru, mereka terus membayar pungli tersebut.

Dalam hal ini, pengurus sekolah dan para guru seperti lupa kewajiban mereka untuk mendidik siswa dengan sebaik-baiknya tanpa diskriminasi.

Menurut Yoel,  adanya pungli ini, seharusnya kita semua mencermati apa yang terjadi di sekolah.

Harusnya ada sosialisasi dan penjelasan persyaratan mutasi yang mudah diakses oleh semua orang tua, sehingga mereka bisa menolak pungli.

Selain itu sebaiknya disdik menyediakan sarana pelaporan secara rahasia tentang pungli yang terjadi, sehingga pengusutan perkara tidak berdasarkan laporan yang terbuka dan diketahui dilakukan orang tua siswa tertentu. 

"Kita tidak mau nanti siswa mengalami perlakuan buruk dari guru dan pengurus sekolah," ujarnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved