Breaking News:

Saber Pungli Jabar: Masyarakat Jangan Takut Lapor Kalau Diminta Uang oleh Sekolah Negeri

Masyarakat yang merasa dimintai sejumlah uang oleh guru atau jajarannya di sekolah menengah atas (SMA) negeri diimbau melapor ke Saber Pungli Jabar.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Hermawan Aksan
TRIBUN JABAR/Haryanto
Kepala Bidang Data dan Informasi (Kabid Datin) Saber Pungli Jabar, Yudi Ahadiat, saat seusai acara sosialisasi Saber Pungli, di Hotel Harper, Purwakarta, Kamis (22/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Masyarakat yang merasa dimintai sejumlah uang oleh guru atau jajarannya di sekolah menengah atas (SMA) negeri diimbau melapor ke Saber Pungli Jabar.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Data dan Informasi (Kabid Datin) Saber Pungli Jabar, M Yudi Ahadiat, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (14/1/2022).

"Ya, kalau bisa masyarakat yang merasa diminta apakah itu kaitan dengan mutasi ataupun diminta oleh guru untuk membayar iuran atau apa, harap melapor saja ke Saber Pungli karena pasti dirahasiakan identitasnya," ujar Yudi.

"Harus berani melapor, apa itu pungutan mutasi atau yang lainnya di sekolah yang dilakukan oleh guru dan jajaran."

"Guru itu tidak boleh lagi bicara iuran, karena sekarang sudah menjadi kewenangan komite," tambahnya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 43 tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat, pasal dua disebutkan bahwa Gubernur memberikan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) kepada SMA/SMK/SLB Negeri untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dibiayai oleh bantuan operasional sekolah (BOS) reguler.

Adapun komponen penggunaan BOPD berupa pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, peningkatan kompetensi sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan, penyelengara mengikuti peningkatan kompetensi, kegiatan evaluasi pembelajaran, penyediaan alat/bahan/media pembela-jaran, penyediaan, pemeliharaan, perawatan, sarana prasarana dan lingkungan sekolah,tambahan penghasilan bagl guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif pembelian, penambahan/sewa alat multimedia pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, pemenuhan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, termasuk penyediaan sarana pembelajaran, sarana penunjang pendidikan dan pelatihan, serta jasa profesi dan/atau pembiayaan kegiatan lain dalam rangka mutu pembelajaran yang tidak dapat didanai oleh BOS.

"Jadi, pada intinya untuk di Jawa Barat sekolah itu sudah tidak boleh mengurus uang sumbangan dari masyarakat."

"Kalau yang namanya sumbangan itu sudah ada wadahnya di komite."

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved