SOSOK Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi yang Ditangkap KPK, Ngaku Pernah Jadi Sopir Bus

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Perjalanan hidup tak ada yang tahu. Termasuk, mungkin Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Pernah menjadi bus, kini dia ditetapkan sebagai tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/1/2022).

Pria yang akrab disapa Pepen itu diduga menerima suap untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

KPK mengamankan uang total Rp 5 miliar dari OTT itu.

Keadaan ini ironis karena dulu, Pepen pertama kali duduk di kursi Wali Kota Bekasi pada 2012 sebagai pelaksana tugas, menggantikan Wali Kota Bekasi sebelumnya, Mochtar Mohammad, yang juga tersandung kasus korupsi.

Di Kota Bekasi, nama Pepen begitu disegani.

Ia memang politikus kawakan di Kota Patriot itu.

Rahmat Effendi tercatat memulai karier politiknya di Bekasi sejak tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kota Bekasi.

Karier Pepen lalu meningkat dengan menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi 2004–2008.

Pepen kemudian menjajal peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada 2008, berpasangan dengan Mochtar Mohammad.

Setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota, Pepen yang notabene kader Golkar maju sebagai Wali Kota berpasangan dengan politikus PKS yang kini anggota DPR RI, Ahmad Syaikhu, untuk periode 2013-2018.

Pada Pilkada 2018, pria kelahiran 1964 itu kembali menang, kali itu berpasangan dengan Tri Adhianto, eks ASN di Pemerintah Kota Bekasi yang telah menjadi kader PDIP.

Posisinya sangat kuat di Bekasi, terlebih dia merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi kala itu.

Putri Pepen, Ade Puspitasari, kemudian terpilih secara aklamasi sebagai penerus ayahnya memimpin DPD Golkar Kota Bekasi melalui Musyawarah Daerah (Musda) pada November 2021.

Meski demikian, musda ini diwarnai bentrok karena terjadi dualisme.

Kubu lain yang dimotori Nofel Saleh Hilabi mengeklaim bahwa musda versi mereka yang memiliki legitimasi.

Pernah dipuji karena pasang badan untuk IMB gereja

Pamor Pepen pernah mengilap ketika ia dengan berani memasang badan demi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Santa Clara.

Saat itu, pada 2017, penerbitan IMB Gereja Santa Clara dituding sebagai upaya kristenisasi oleh kelompok penolak.

Sementara itu, Pepen menilai tidak ada yang salah dalam penerbitan IMB ini.

Sejak 2019, umat paroki Santa Clara sudah bisa merayakan Natal perdana mereka di gereja tersebut.

“Lebih baik tembak kepala saya daripada cabut IMB gereja,” ujar Pepen pada 2017, ucapan yang menerbangkan namanya.

Pada tahun yang sama, ia diganjar oleh Komnas HAM sebagai tokoh yang dinilai berperan dan berkomitmen tinggi dalam melindungi dan menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi.

Pepen memang kerap panen penghargaan.

Dikutip dari situs resmi Pemkot Bekasi, kepemimpinan Pepen pada 2019 membawa Pemkot Bekasi meraih 24 penghargaan, baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun pihak swasta.

Satu di antaranya adalah penghargaan kategori layanan kesehatan ramah anak dari Gubernur Jawa Barat.

Pepen juga menerima penghargaan Top Pembina BUMD 2019 dari Majalah Top Bussines.

Tahun berikutnya, yakni 2020, Pepen kembali meraih penghargaan Top Pembina BUMD, kali ini dari Kementerian BUMN.

Pada tahun tersebut, Pepen menakhodai Pemkot Bekasi hingga menerima 17 penghargaan.

Pemkot Bekasi juga beberapa kali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di antaranya WTP atas LKPD tahun 2018 dan 2019.

Mengaku bekas sopir

Pepen pernah memancing perhatian ketika ia mengemudikan sendiri bus hibah dari Kementerian Perhubungan dari Bandung menuju Bekasi pada awal 2019 silam.

Ia kemudian menyetir bus karyawan mengantar pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bekasi dari Stadion Patriot Candrabhaga ke kantor Pemkot Bekasi sebanyak tiga rit.

Ketika ditanya alasan suka menyetir bus, ia mengatakan, hal itu mengingatkan dia semasa muda saat bekerja sebagai sopir bus di salah satu perusahaan swasta.

"Dulu saya membawa bus pada saat kerja di (perusahaan) swasta. Sempat sepekan yang lalu saya membawa bus hibah dari Provinsi Jawa Barat untuk dibawa ke Kota Bekasi, dengan bawa sendiri," ujar Pepen kala itu.

Pepen memang dikenal cukup nyentrik sebagai politikus kawakan.

Pada awal 2020, ketika Jabodetabek dilanda banjir dahsyat, Pepen datang mengenakan kaus oranye dan sepatu bot ke Istana.

Dari sederet kepala daerah yang memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo saat itu, hanya dia yang mengenakan pakaian seperti itu.

Pepen bahkan mengaku masih mengantongi SIM B1 yang dikhususkan bagi sopir bus dan truk.

"Saya punya SIM B1 ya, jadi harus tertib administrasi berkendara juga. Ini (SIM B1) saya buat dua tahun yang lalu waktu saya bawa truk sampah hibah DKI," ujarnya.

Setelah malang-melintang di dunia politik dan pemerintahan, karier moncer Pepen harus kandas pada Rabu, 5 Januari 2022.

Saat itu, KPK menangkap basah Pepen yang baru saja menerima uang suap miliaran dari anak buahnya.

Ironisnya, Pepen diduga mengerahkan lurah, camat, hingga kepala dinas menjadi kaki tangannya dalam meminta uang sogokan ke para pengusaha.

Dalihnya untuk korupsi pun tak bisa dibenarkan.

Kode "sumbangan masjid" ia gunakan. Para pengusaha pun paham maksud sang wali kota melalui orang-orang kepercayaannya itu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wali Kota Rahmat Effendi: Dari Sopir Bus Jadi Orang Kuat Bekasi, Kini Terjerat Korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/01/07/06084371/wali-kota-rahmat-effendi-dari-sopir-bus-jadi-orang-kuat-bekasi-kini-terjerat?page=all#page2.