Breaking News:

OTT KPK

Ridwan Kamil Prihatin Wali Kota Bekasi Terkena OTT KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu

Emil menjelaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi terus menerus ditegakkan terlebih di bulan lalu pemprov Jabar baru mendapatkan penghargaan

Tribun Jabar/ Sidqi Al Ghifari
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat meninjau persiapan reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut Kota, Kamis (6/1/2022). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 11 orang lainnya termasuk ASN dan pengusaha dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (5/1/2022).

Rahmat Effendi atau akrab disapa Bang Pepen bersama 11 orang lainnya itu ditangkap lantaran diduga terlibat kasus suap terkait proyek dan Lelang Jabatan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merasa prihatin dengan ditangkapnya Rahmat Effendi, dirinya saat ini sedang menelusuri terkait OTT pada orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kepala Daerah Pertama Kena OTT KPK di 2022, Terkait Suap Ini

"Saya turut prihatin yah, atas berita terkait wali kota bekasi, oleh KPK, kami sedang telusuri, berita selengkapnya," ujarnya saat diwawancarai awak media saat meninjau persiapan reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut Kota, Kamis (6/1/2022).

Ia mengaku belum memahami secara jelas situasi hukum yang menjerat Rahmat Effendi.

Namun ia memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi sama sekali tidak terganggu.

"Kami akan memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi tidak terganggu, wakil wali kotanya juga sudah kami kontak untuk memastikan pelayanan," ucapnya.

Emil menjelaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi terus menerus ditegakkan terlebih di bulan lalu pemprov Jabar baru mendapatkan penghargaan dalam pencegahan korupsi.

Namun menurutnya situasi yang tidak sesuai ekspetasi selalu terjadi seperti yang terjadi terhadap wali kota Bekasi.

"Mudah-mudahan semua mengambil hikmah. Siapa pun itu, pemimpin, PNS, fokus kepada pekerjaan, ingat niat tidak untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika, melanggar hukum," ungkapnya.

Baca juga: SOSOK Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi yang Terkena OTT KPK

Ia menegaskan kepala daerah lain untuk menjaga integritas termasuk melayani dan berlaku profesional dalam memimpin suatu daerah.

"Jadi, pintu pertama yang dibuka pada saat memimpin adalah pintu integritas dan itu harus dijaga baik-baik. Saya kira itu," ungkapnya.(*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved