Breaking News:

Apindo Jabar Akan Layangkan Gugatan Kepada Ridwan Kamil Soal Upah Buruh, Minta SK Ini Dicabut

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat akan layangkan gugatan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil karena menandatangani SK Gubernur Jabar

Dok. Pribadi
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Ning Wahyu 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat akan layangkan gugatan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil karena menandatangani SK Gubernur Jabar No 561/Kep.874-Kesra/2022.

SK tersebut berisi tentang kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun pada perusahaan di Jawa Barat yang diteken pada 3 Januari 2022.

Dalam aturan tersebut, Gubernur Jabar memberikan aturan kenaikan UMK sebesar 3,27% hingga 5% dari besaran UMK 2022.

"Kami meminta Gubernur untuk mencabut SK tersebut, kalau tidak, para pengusaha akan melakukan gugatan ke PTUN," ujar Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu saat dihubungi, Rabu (5/1/2022).

Ning Wahyu juga menghimbau supaya pemerintah daerah turut membantu menciptakan kondusivitas usaha dengan tidak memunculkan kebijakan – kebijakan yang kontra produktif dan meresahkan dunia usaha.

" SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan SK tersebut membuat gaduh dan resah kalangan pengusaha dan sangat mengganggu kondusivitas berusaha," ucapnya.

Kewenengan Gubernur dalam penentuan upah, kata Ning, dibatasi dalam PP No 36 /2021 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi gubernur wajib menentukan Upah Minimum Provinsi setiap tahun.
 

Selanjutnya ada di PP No 36/2021 Pasal 30 ayat 1 yang berisi, gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota dengan syarat tertentu.

"Struktur skala upah mutlak merupakan kewenangan pengusaha, tanpa ada intervensi dari pihak manapun," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved