Breaking News:

Bermunculan Pertamini Tak Berizin di Cianjur, Ini yang akan Dilakukan Dinas Perizinan

Pertamini yang tidak berizin tersebar di Cianjur, dari wilayah utara seperti Bojongpicung, Karangtengah, dan kecamatan lain.

Bukbis Candra Ismet Bey
ILUSTRASI Pertamini 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, menyebut hingga saat ini bermunculan Pertamini yang tidak berizin. Berkaca dari hal tersebut, DPMPTSP Cianjur akan menindak sesuai dengan aturan yang ada saat ini.

Kabid Perizinan dan Non-perizinan DPMPTSP Kabupaten Cianjur, Superi Faizal mengatakan, Pertamini yang tidak berizin tersebar di Cianjur, dari wilayah utara seperti Bojongpicung, Karangtengah, dan kecamatan lain.

"Wilayah Selatan baru kemarin kami turun ke lapangan sambil ada pengaduan yang menyangkut dengan bangunan yang berdiri tanpa ada izin. Untuk Pertamini, tindakannya sesuai dengan regulasi yang ada saat ini," katanya di Cianjur, Selasa (28/12/2021) siang.

Baca juga: KECELAKAAN MAUT Truk Tabrak Pertamini Gara-gara Hindari Kucing Hitam, Mobil Meledak Tewaskan 2 Orang

Ia mengatakan, penerapan aturan sesuai PP 05 tentang perizinan usaha berbasis risiko, PP 06 tentang perizinan usaha di daerah, PP 16 2021 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, PP 21 tentang penyelenggaraan penataan ruangnya, PP 22 tentang penyelenggaraan pengamanan lingkungan hidupnya.

"Itu semua investasi yang bersifat berusaha, harus mengacu kepada aturan-aturan tersebut. Bilamana misalkan melanggar di peraturan itu kan sudah jelas disebutkan. Ada sanksi administratif nya ada sanksi pidananya dan denda," katanya.

Menurutnya, saat ini sebetulnya banyak yang melakukan pelanggaran tersebut. Padahal, untuk proses perizinan sangat mudah, apalagi untuk usaha mikro.

"Cukup hanya dengan nomor induk berusaha saja itu sudah bisa menjalankan usaha. Tapi sebelum menjalankan usaha mereka harus menempuh dulu, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, besar harus menempuh dulu tiga persyaratan dasar yang sesuai dengan ditetapkan peraturan pemerintah 05," katanya.

Tiga persyaratan dasar itu, di antaranya persetujuan kesesuaian ruangnya itu harus sesuai dengan tata ruang yang ada di Kabupaten Cianjur. Kedua persetujuan lingkungannya, dalam bentuk dokumen, baik itu amdalnya, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

"Dan harus dipatuhi juga oleh para pelaku usaha dokumen tersebut. Yang ketiganya persetujuan bangunan gedung, kalau dulu namanya IMB, terus sebelum dimanfaatkan, difungsikan, atau dioperasionalkan bangunan tersebut harus memiliki dulu sertifikat layak fungsi," katanya.

Baca juga: Ketua SP PBB RU VI Balongan Sebut Mogok Kerja Pekerja Pertamina Bukan Karena Potong Gaji, Tapi Ini

Dia juga berharap kepada para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur dan non pelaku usaha, harus memahami ketentuan yang ada saat ini sesuai dengan regulasi yang terbaru.

"Itulah tahapan proses perizinan saat ini. Kepada masyarakat kalau sekarang proses perizinan semuanya sudah serba online, semua sudah terintegrasi ke dalam sistem. Yaitu sistem OSS. Dan yang tidak terakomodir di OSS itu, kita kan di Kabupaten Cianjur mempunyai yang namanya sistem sipadil, yang tidak terakomodir izin OSS," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved