Breaking News:

Refleksi Keterbukaan Informasi Tahun 2021, Sengketa Informasi dan Kepuasan Publik

Sejak berdirinya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi Jawa Barat sebelas tahun silam, jumlah angka sengketa informasi publik ditafsirkan varian

Ijang Faisal Ketua Komisi Informasi Jawa Barat 

TRIBUNJABAR.ID - Sejak berdirinya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi Jawa Barat pada sebelas tahun silam, jumlah angka sengketa informasi publik ditafsirkan varian. Sebagian pihak menganggap tingginya angka sengketa informasi publik menunjukkan tingkat literasi publik yang tinggi tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Masyarakat tidak hanya tahu, tetapi sudah paham substansi UU KIP, sehingga ketika bermasalah dengan permohonan informasi yang disampaikan pada Badan Publik, mereka menempuh prosedur hukum sengketa informasi. Mereka mengadu ke Komisi Informasi.

Namun dalam frame lain, tingginya angka sengketa informasi publik justru menunjukkan tingkat literasi yang rendah dari Badan Publik. Sebagian besar alasan hukum pengajuan sengketa informasi karena Badan Publik abai terhadap prosedur layanan informasi publik. Badan Publik tidak taat pada peraturan perundang-undangan KIP dalam memberikan layanan informasi.

Jumlah sengketa informasi publik, seringkali juga dikait-kaitkan dengan kinerja Komisi Informasi, bahkan dijadikan salah satu indikator keberhasilan atau kegagalan Komisi Informasi dalam menjalankan amanah peraturan perundang-undangan KIP. Ketika Komisi Informasi menangani banyak sengketa informasi publik dinilai telah berhasil menjalankan tugas utama dan pertama amanah UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP. Pada Pasal 26 disebutkan, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

Layanan Prima
Kendati ketiga pandangan tersebut tampaknya logis, tetapi Komisi Informasi Jawa Barat Periode 2019-2023 tidak fokus merujuk pada salah satu atau ketiga pandangan tersebut. Dalam perjalanan lebih dari dua tahun ini, Komisi Informasi Jawa Barat lebih konsen pada peningkatan layanan prima terhadap publik. Banyaknya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dijadikan peluang untuk menunjukkan visi layanan terbaik terhadap publik, baik sebagai pemohon maupun termohon. Kepuasan pemohon dan termohon dalam menerima putusan sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Jawa Barat adalah target utama.

Faktanya dalam dua tahun terakhir ini (2020-2021) jumlah sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Jawa Barat cukup stabil, walaupun jika dikomparasikan dengan komisi informasi provinsi lain dapat dikategorikan lebih banyak. Pada tahun 2020, Komisi Informasi Jawa Barat menangani 60 register dan tahun 2021 menangani 77 register, naik sedikit. Kalau dibandingkan dengan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi lain, Komisi Informasi Jawa Barat termasuk jumlah permohonan sengketa informasi paling banyak.

Indikator kepuasan publik, terutama pemohon dan termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dapat diukur dari putusan yang dihasilkan Komisi Informasi Jawa Barat. Banyaknya putusan mediasi mengisyaratkan kepuasan tingkat tinggi dari pemohon dan termohon karena yang dikeluarkan pada substansinya bukan putusan Komisi Informasi Jawa Barat, tetapi hasil kesepakatan para pihak sebagai upaya win win solution terhadap sengketa informasi yang mereka hadapi.

Pada tahun 2020 Komisi Informasi Jawa Barat mengeluarkan 35 putusan dan penetapan, 8 di antaranya atau sekitar 23% putusan mediasi dan 9 atau sekitar 26% putusan ajudikasi nonligitasi. Tahun 2021 Komisi Informasi Jawa Barat mengeluarkan 58 putusan dan penetapan, 27 di antaranya atau sekitar 47% putusan mediasi dan 7 atau sekitar 12% putusan ajudikasi nonligitasi. Meningkatnya angka putusan mediasi dari 23% menjadi 47% menginsyaratkan preseden baik dan menunjukkan meningkatnya kepuasan pemohon dan termohon karena sengketa informasi dapat diselesaikan secara musyawarah dengan menghasilkan mufakat.

Kepuasan pemohon dan termohon sengketa informasi pun dapat diukur dari tingkat daya terima terhadap putusan dan penetapan di luar putusan mediasi Komisi Informasi. Dalam hukum acara persidangan penyelesaian sengketa informasi publik, baik pemohon maupun termohon yang tidak puas atas putusan dan penetapan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Tahun 2020, dari 27 putusan dan penetapan di luar mediasi, tidak satu pun atau 0% pemohon atau termohon yang menyatakan keberatan dan mengajukan ke PTUN, tetapi pada tahun 2021 dari 31 putusan dan penetapan di luar mediasi, hanya satu register atau sekitar 3% pemohon dan/atau termohonya menyatakan keberatan dan mengajukannya ke PTUN.

Prioritas 2022
Oleh karena itu, pada tahun 2022 dalam kerangka meningkatan kepuasan publik, baik pemohon dan termohon penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Jawa Barat menargetkan produk putusan mediasi yang lebih banyak, bahkan kalau memungkinkan semua sengketa informasi dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Jika pun ada putusan dan penetapan di luar mediasi, tetapi harus memiliki daya terima yang tinggi dari pemohon dan termohon, sehingga nihil ajuan keberatan ke PTUN.

Di luar indikator kepuasan publik tersebut, tahun 2022 Komisi Informasi Jawa Barat pun mencanangkan peningkatan layanan teknik prosedur penyelesaian sengketa informasi, sehingga lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Bahkan, upaya tersebut sudah mulai dilakukan pada tahun 2021, di antaranya dengan membuka pendaftaran sengketa informasi secara online, menyelenggarakan sidang sengketa informasi secara during pada masa Pandemi Covid-19, dan melakukan persidangan di tempat terdekat dengan domisili pemohon dan termohon.

Upaya-upaya tersebut akan mendapatkan porsi perhatian yang besar dari Komisi Informasi Jawa Barat, misalnya, untuk meningkatkan layanan pendaftaran online digagas akan menggunakan aplikasi yang lebih mudah, sehingga semua pemohon penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan cukup dengan menggunakan gadget atau handphone. Pada tahun 2022 Komisi Informasi Jawa Barat pun sedang mendesain proses penyelesaian sengketa informasi yang lebih cepat, sehingga tidak harus mencapai angka 100 hari sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan KIP.

Untuk merealisasikan hal itu, diperlukan kerja keras semua jajaran Komisi Informasi Jawa Barat serta dukungan dan do’a semua pihak, khususnya masyarakat pengguna dan pemohon informasi serta Badan Publik. Semoga semua program Komisi Informasi Jawa Barat tahun 2022 tetap diberikan kemudahan dan kelancaran. Aamiin. ***

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved