Breaking News:

Fakta-fakta Hambatan yang Dihadapi Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu, Didominasi Masalah Klasik

Pemerintah optimistis pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat dapat beroperasi pada akhir Desember 2021.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Kiki Andriana
Foto dari udara, lokasi pembangunan Tol Cisumdawu di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/12/2021). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah optimistis pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat dapat beroperasi pada akhir Desember 2021.

Meski demikian, sejumlah persoalan menghambat dalam pembangunan jalan bebas hambatan tersebut. 

Berikut sejumlah persoalan proyek tol Cisumdawu yang berhasil dirangkum TribunJabar.id :

1. Ratusan warga berunjuk rasa dan menutup akses lintasan jalan tol Cisumdawu, di Ciherang, Sumedang Selatan. 

Ratusan warga yang berasal dari tujuh desa di Kabupaten Sumedang, berunjuk rasa dan menutup akses lintasan jalan tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu), di Desa Ciherang, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jumat (17/12/2021).

Warga yang berunjuk rasa berasal dari Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan; Desa Margamukti, Desa Sirnamulya, dan Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara; Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong itu berunjuk rasa dengan membentang sejumlah spanduk berisi kekecewaan mereka terhadap Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumedang. 

Ratusan warga dari 7 desa di Sumedang, Jawa Barat melakukan penutupan akses lintasan jalan tol Cisumdawu, tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jumat (17/12/2021).
Ratusan warga dari 7 desa di Sumedang, Jawa Barat melakukan penutupan akses lintasan jalan tol Cisumdawu, tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jumat (17/12/2021). (TRIBUNJABAR.ID/KIKI ANDRIANA)

Mereka membentangkan spanduk berisi permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan nasib mereka yang merasa dizalimi pemerintah.

Yayat, satu di antara pendemo mengatakan bahwa warga dizalimi oleh seseorang dari Kantor Pertanahan. 

"Kami diancam untuk menerima harga yang ditetapkan oleh pihak Pemerintah Daerah Sumedang. Begini ancaman itu, kalau kami tidak menerima harga murah, uang hilang, tanah juga hilang," katanya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved