Breaking News:

Guru Rudapaksa Santri

Seknas FSSP Minta Perudapaksa 12 Santri Dikebiri, Luruskan Bahwa Pelaku Adalah Oknum Ponpes

Tak hanya warga Jabar, masyarakat Indonesia pada umumnya geram terkait kasus rudapaksa 12 orang anak perempuan oleh oknum guru agama.

Penulis: Ferri Amiril Mukminin | Editor: Giri
Seknas FSSP, Jamiludin. (Dok. pribadi) 

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Tak hanya warga Jabar, masyarakat Indonesia pada umumnya geram terkait kasus rudapaksa 12 orang anak perempuan oleh oknum ketua/pimpinan Yayasan Madani Boarding School di Bandung.

Kegeraman juga ditunjukkan Forum Santri Sahabat Polisi (FSSP).

Menyikapi kejadian tersebut, Sekretaris Nasional (Seknas) FSSP, Jamiludin, angkat bicara kejadian yang menyangkut institusi pondok pesantren dan santri di dalamnya.

"Kami dari FSSP sangat geram atas terjadinya kasus pemerkosaan yang di lakukan oleh Herry Wirawan terhadap santri yang tinggal di Madani Boarding School. Kami mengutuk keras dan mendesak para penegak hukum untuk menghukum pelaku seberat beratnya kalau bisa dikebiri agar ada efek jera, khususnya bagi pelaku, umumnya jadi pelajaran bagi semua ke depan agar jangan sampai kasus ini terjadi lagi," ujar Jamiludin di Cianjur, Senin (20/12/2021) pagi.

Seknas FSSP juga ingin meluruskan persepsi bahwa kasus pemerkosaan itu dilakuan oleh oknum pimpinan ponpes.

"Kami ingin meluruskan fakta agar jangan sampai dengan adanya kasus tersebut seluruh institusi pondok pesantren menjadi jelek," katanya.

Ia mengatakan, lembaga yang dipimpin Herry Wirawan tersebut bukan pondok pesantren melainkan hanya rumah singgah, berupa yayasan.

"Karena setelah ditelusuri oleh pihak Kementerian Agama, mereka tidak mengantongi izin pondok pesantren dari Kemenag setempat," katanya.

Jamil mengatakan, dengan adanya kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang tua agar jangan asal memasukkan anaknya ke lembaga yang ada label tahfiz atau semacamnya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung tertarik dengan iming iming sekolah gratis bebas biaya dan iming-iming lain sebagainya.

"Cek dulu dengan seksama legalitas (izin), integritas pimpinan/pengelola, asal-usul. Bila perlu tanyakan kepada masyarakat sekitar mereka lebih tahu aktivitas dari lembaga tersebut terbuka apa tertutup dengan masyarakat," katanya.

Ia berharap para orang tua minta rekomendasi ke Kemenag setempat pesantren mana yang pas untuk menyekolahkan anak karena ini menyangkut masa depan generasi bangsa. (fam)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved