Demo Tol Cisumdawu, Warga Mengaku Diancam untuk Sepakati Harga, Tanah 60 Tumbak Dibayar Rp 10 Juta

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Ratusan warga yang berasal dari tujuh desa di Kabupaten Sumedang, berunjuk rasa dan menutup akses lintasan jalan tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu), di Desa Ciherang, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jumat (17/12/2021).

Warga menutupnya dengan menggunakan sebilah bambu. Mereka juga membentang sejumlah spanduk berisi kekecewaan mereka terhadap pemerintah.

Penutupan jalan semua kendaraan proyek terhenti, tak bisa melintas. Sejumlah truk akhirnya terpaksan diparkir sekitar 50 meter dari lokasi unjuk rasa.

Mereka baru bisa kembali melintas menjelang salat Jumat saat para pengunjuk rasa membubarkan diri.

Warga yang berunjuk rasa berasal dari Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan; Desa Margamukti, Desa Sirnamulya, dan Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara; Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan; Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari; dan Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong.

Mereka mulai berdatangan sekitar pukul 09.00. Sejumlah apara kepolisian mengawal dan bersiaga di sekitar lokasi.

Sebagian besar pengunjuk rasa datang berjalan kaki karena lokasi unjuk rasa berada tidak jauh dari rumah mereka.

Selain membawa spanduk, mereka juga membawa beberapa batang bambu sepanjang dua meteran. Bambu-bambu itulah yang kemudian mereka gunakan memblokir jalan.

Sempat terdengar beberapa kali cekcok antara warga dan pekerja proyek Tol Cisumdawu. Seseorang pria berseragam pekerja proyek mengatakan bahwa unjuk rasa itu salah alamat, sebab mereka hanya bekerja di tempat itu.

Tetapi, warga bergeming. Mereka tetap melanjutkan unjuk rasa. Mereka membentangkan spanduk berisi permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan nasib mereka yang merasa dizalimi pemerintah.

"Kami diancam agar menerima harga yang ditetapkan oleh pihak Pemerintah Daerah Sumedang. Katanya, kalau kami tidak menerima harga murah, uang hilang, tanah juga hilang," ujar Yayat, salah seorang warga yang berunjuk rasa.

Harga yang ditetapkan untuk satu tumbak (1 tumbak=14 meter persegi) tanah adalah Rp 1.200.000.

Menurut mereka, harga itu sangat tidak layak. Selain tidak layak, pembayaran ada juga yang tidak sesuai antara ukuran luas dan harga.

"Kami ini dizalimi. Masyarakat sampai tidak ada tanah. Masa ada rumah di atas tanah 60 tumbak dibayar Rp 10 juta?" kata Yayat.

Mamay, warga lainnya mengatakan, sejak 2010 menghadapi persoalan penyerobotan tanah itu. Sejak tahun itu, kata Mamay, tidak pernah ada aktivitas jual beli tanah antara dirinya dengan siapa pun, termasuk dengan panitia pembebasan lahan tol.

"Belum pernah ada pembayaran. Kami belum pernah jual beli. Pemerintah pusat tolong audit oknum di Sumedang yang menzalimi dan mengancam kami. Ada pemutihan ke tiap desa," kata Mamay di tempat yang sama.

Mamay, Yayat, dan warga lainnya mengaku tak keberatan dengan pembangunan dan pengoperasisan jalan tol ini. Warga di tujuh desa itu hanya berharap hak-hak mereka dipenuhi terlebih dahulu.

Hingga kemarin, belum ada komentar dari Pemkab Sumedang terkait unjuk rasa tersebut. Upaya konfirmasi sempat dilakukan Tribun, kemarin, baik kepada Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir maupun Sekretaris Daerah Sumedang, Herman Suryatman. Namun, keduanya tak menjawab panggilan telepon.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Tol Cisumdawu, Vidi Ferdian, mengatakan bukan kewenangannnya untuk menjelaskan proses pembebasan lahan milik warga yang melakukan unjuk rasa tersebut.

"Untuk pembebasan lahan, ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan, dan Satker Lahan. Bisa konfirmasi dengan mereka ya," ujarnya, melalui pesan singkat.

Namun, ia  memastikan pengerjaan jalan tol Cisumdawu Seksi 2 (Rancakalong- Cimalaka) tidak terganggu akibat unjuk rasa.

"Alhamdulilah, aksi unjuk rasa tersebut tidak mengganggu pekerjaan jalan tol," ujarnya.

Jalan Tol Cisumdawu akan menjadi penghubung antara Bandung dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka. Dengan adanya jalan tol ini, diharapkan aktivitas penumpang di Bandara Kertajati bisa meningkat.

Konsorsium Tol Cisumdawu menargetkan operasional tol sudah bisa dimulai akhir tahun ini. Ditemui di Bandung, November lalu, Direktur Utama PT Jasa Sarana Hanif Mantiq mengatakan kesiapan pengoperasian tol ini dititikberatkan pada seksi 1, 2, 3 dan seksi 6, ditambah akses tol ke Bandara Kertajati. 

“Kami berharap akhir Desember ini sudah full beroperasi, itu harapannya mudah-mudahan,” ujarnya.

Seksi 1 meliputi Cileunyi-Rancakalong, Seksi 2 Tanjungsari-Sumedang, dan sebagian Seksi 3 Sumedang-Cimalaka, menurutnya, sudah memenuhi kesiapan di atas 90 persen. 

Ketiga seksi ini ditambah Seksi VI Ujungjaya-Dawuan akan terhubung dengan Tol Cikopo-Palimanan. 

“Sudah siap dibuka, termasuk akses Tol Kertajati yang ditopang oleh seksi VI sudah selesai,” katanya. (kiki andriana/syarif abdussalam)

Baca juga: Pengerjaan Tol Cisumdawu Tidak Terganggu Aksi Unjuk Rasa Ratusan Warga dari 7 Desa di Sumedang