Kalah di Pilkades, Mantan Kades Ciririp di Purwakarta Tutup Akses ke Destinasi Wisata Curug Tilu

mantan kepala desa dikabarkan memasang tembok setinggi 2 meter dan kawat besi di sepanjang bibir sungai ke destinasi wisata Curug Tilu di Purwakarta

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar/Irvan Maulana
Akses menuju lokasi wisata Curug Tilu di Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, ditembok oleh mantan kepala desa, Selasa (7/12/2021). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Mantan Kepala Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, dikabarkan memblokir akses menuju destinasi wisata Curug Tilu yang ada di Desa Ciririp.

Penutupan jalan ke Curug Tilu itu diduga karena mantan kepala desa itu kalah dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada Oktober 2021.

Mantan kepala desa Ciririp, Mahdum atau dikenal dengan Kades Sultan, dikabarkan memasang tembok setinggi 2 meter dan kawat besi di sepanjang bibir sungai menuju destinasi wisata Curug Tilu pada Minggu 5 Desember 2021.

Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ciririp, Anwar Ibrohim, mengatakan pemblokiran akses menuju destinasi wisata tersebut diduga dipicu permasalahan politik.

"Penutupan Curug Tilu ini diduga karena perselisihan politik, mantan kades itu kalah dalam pilkades kemarin," ujar Anwar melalui sambungan telepon, Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Menjelang Pilkades Serentak 2021 di Subang, Cakades di Subang Dapat Pesan Ini dari AKBP Sumarni

Menanggapi hal tersebut, Kades Sultan alias Mahdum mengatakan ada beberapa alasan yang menjadi dasarnya menutup akses menuju destinasi wisata Curug Tilu

"Yang pertama, akses menuju ke lokasi wisata itu merupakan tanah pribadi saya. Yang kedua, lokasi wisata Curug Tilu itu milik Perhutani dan masa Perjanian Kerja Sama (PKS) nya sudah habis," ujar Mahdum melalui sambungan telepon, Rabu (8/12/2021).

Ia mempersilakan pemerintah desa membuka akses wisata tersebut, namun tidak melewati lahan pribadinya. Pemerintah desa, ucapnya, juga harus mengurus perpajangan PKS dengan Perhutani.

"Tiba-tiba pihak desa ingin mengambil alih tempat wisata itu tanpa izin, itu akses menggunakan lahan saya. Berhak dong saya menutup lahan pribadi saya, silakan cari lahan lain untuk akses ke lokasi tersebut,” kata dia.

Mahdum menyebut pihak yang punya kewenangan mengurus PKS destinasi wisata Curug Tilu adalah Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH), ia menyarankan agar LMDH Ciririp mengurus perpanjangan PKS tersebut.

Baca juga: Sempat Diwarnai Dugaan Politik Uang hingga Viral di Medsos, Pilkades di Ngamprah Tidak Terganggu

"Ada prosedur yang harus ditempuh. Tidak ujug-ujug pengelolaan tempat wisata itu langsung bisa diambil alih," imbuhnya.

Ia mengaku masih memiliki hati nurani. Jika tega, Mahdum mengatakan bisa saja melaporkan warga yang melewati lahan pribadinya karena dikategorikan penyerobotan lahan pribadi.

"Penggiringan opininya luar biasa, seolah-olah mereka menyalahkan saya karena menutup akses menuju ke lokasi wisata. Jelas-jelas itu lahan milik pribadi, bukan milik umum. Hargai juga hak milik pribadi orang lain, jangan disamakan dengan barang milik umum," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved