Breaking News:

Buruh Rencana Mogok Kerja Tolak UMK, Apindo Harap Tak Ada Sweeping Pekerja

"Apindo berharap rekan-rekan karyawan tidak lagi melakukan sweeping ketika melakukan demo, karena hal tersebut sangat merugikan pengusaha,"

Istimewa/Dokumentasi Apindo Jabar
Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Buruh di berbagai daerah berencana mogok kerja selama 6-10 Desember 2021 dikarenakan kenaikan upah minimum yang ditetapkan dianggap belum layak.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, meminta asosiasi buruh di tiap perusahaan tidak melakukan penyisiran kepada pekerja yang enggan ikut serta dalam mogok massal tersebut.

"Apindo berharap rekan-rekan karyawan tidak lagi melakukan sweeping ketika melakukan demo, karena hal tersebut sangat merugikan pengusaha," ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/12/2021).

Menanggapi keputusan Gubernur untuk mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja di Jabar, Ning menghargainya.

Dengan keputusan tersebut, ucapnya, pengusaha merasa ada kepastian serta visibilitas yang membantu pengusaha dalam  membuat rencana untuk tahun mendatang.

"Saya yakin investor akan lebih tenang untuk bertahan di Jabar dan terbantu utk bisa menjaga persaingan yang kian sengit, tidak hanya dengan negara lain, juga dengan daerah lain," ujarnya.

Baca juga: Tepis Tudingan Bersyukur di Atas Penderitaan Buruh Usai Terkait UMK di Majalengka, Ini Kata APINDO

Ekonom Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar, Acuviarta Kartabi, mengatakan pengusaha dan buruh harus bijak dalam menyikapi UU Cipta Kerja.

Menurutnya, UU Cipta Kerja dibuat dengan semangat untuk meningkatkan perekonomian dan investasi yang berujung pada kesejahteraan pekerja.

"UU Ciptaker sarat memberikan kemudahan kepada investasi, semangatnya menghilangkan hambatan yang selama ini dikeluhkan. Seperti hambatan perijinan, SDM hingga ketersediaan lahan," ucapnya.

Acuviarta mengatakan, adanya kompromi win-win solution antara pengusaha dan buruh harus dapat dilakukan untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum, khususnya pelaksanaan UU Ciptaker.

"Diskusikan dan sosialisasikan UU Ciptaker ini dengan baik terutama kepada buruh. Buruh jangan banyak menuntut, sementara pengusaha pun harus memberikan timbal baliknya atas kemudahan-kemudahan yang diberikan. Seperti membantu pembukaan lowongan kerja dan memberi andil pada pertumbuhan ekonomi," katanya. 

 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved