Besok, Ribuan Buruh dari Purwakarta Akan Kepung Istana Negara, Minta Cabut SK Penetapan UMP

"Massa yang akan berkumpul di Jakarta diperkirakan mencapai ratusan ribu buruh yang datang Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta," katanya.

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar/Irvan Maulana
Ribuan buruk unjuk rasa meminta kenaikan upah di Jalan tengah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (29/11/2021). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Ribuan buruh Purwakarta akan bertolak menuju Jakarta, mengepung Istana Negara dan gedung Mahkamah Konstitusi  untuk rangka memperjuangkan kenaikan upah minimum tahun 2022.

Koordinator Aliansi Buruh Purwakarta (ABP), Wahyu Hidayat, mengatakan,aksi tersebut akan pada Rabu, 8 Desember 2021.

"Ini merupakan bukti dari upaya kaum buruh yang akan terus memperjuangkan UMK tahun 2022 melalui jalur litigasi dan non litigasi," ujar Wahyu ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (7/12/2021).

Rencananya, massa yang berangkat menuju Jakarta diperkirakan mencapai 1.500 orang yang terdiri dari berbagai elemen buruh di Purwakarta.

"Kami berangkat dari perempatan Vantec Kawasan BIC. Kami berangkat memakai 10 bus dan beberapa minibus," kata dia.

Baca juga: Buruh Rencana Mogok Kerja Tolak UMK, Apindo Harap Tak Ada Sweeping Pekerja

Mengenai agenda unjuk rasa tersebut, Wahyu, menjelaskan para buruh akan menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

"Sesuai dengan putusan MK, Omnibus Law ini sudah inkonstitusional dan cacat formil. Kami juga menuntut agar pemerintah mencabut PP 36 tentang Pengupahan," ujarnya.

Selain itu, para buruh juga menuntut Gubernur Jawa Barat agar merevisi kenaikan UMP dan UMK sesuai rekomendasi bupati/wali kota yang sebelumnya diperjuangkan para buruh.

"Massa yang akan berkumpul di Jakarta diperkirakan mencapai ratusan ribu buruh yang datang Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta," katanya.

Menurut informasi yang diterima buruh, mereka akan diterima langsung oleh ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Mudah-mudahan kami mendapat penjelasan secara lebih gamblang perihal adanya multi tafsir atas keputusan MK tentang Inkonstitusional bersyarat terkait Omnibus Law," katanya.

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved