Massa Siap Unjuk Rasa Kawal Gugatan di PTUN dan MA, Dua Aksi Litigasi Disusun Buruh Purwakarta

Setelah ditolaknya kenaikan upah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daera

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Irvan Maulana
Aksi longmarch unjuk rasa kenaikan upah buruh di Jalan Tengah, Kabupaten Purwakarta, Rabu (24/11/2021). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Setelah ditolaknya kenaikan upah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, para buruh susun rencana aksi dan gugatan.

Presidium Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) Wahyu Hidayat mengatakan, berita acara Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Barat tanggal 29 November 2021 mencantumkan kesepakatan untuk tidak sepakat dari tiap unsur.

Depeprov telah melakukan pemeriksaan rekomendasi dari tiap Kabupaten/Kota, yang ternyata justru aspirasi buruh Purwakarta untuk kenaikan UMK 10 persen yang diperiksa dan masuk berita acara disamping rekomendasi hasil kesepakatan naik sebesar 6,58 persen yang juga disampaikan ke Gubernur.

"Kenyataannya rekomendasi Bupati/Walikota yang sudah susah payah diperjuangkan buruh malah dimentahkan oleh Gubernur, sehingga ini melukai hati para buruh termasuk buruh di Purwakarta," ujar Wahyu ketika dihubungi Tribun, Jumat (3/12/2021).

Wahyu mengungkap, Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Barat akan segera menindaklanjuti keputusan Gubernur tersebut pihaknya telah melaksanakan rapat yang oleh seluruh perwakilan Konsulat Cabang se-Jawa Barat dengan menyusun langkah-langkah perlawanan.

"Langkah perlawanan kami itu litigasi, minggu ini DPW FSPMI Jabar telah membentuk dan menyusun gugatan terhadap SK Gubernur itu, dan minggu depan gugatan akan diajukan ke PTUN sementara DPP FSPMI juga akan melakukan judicial review PP 36 di Mahkamah Agung (MA)," kata dia.

Para buruh juga akan melakukan unjuk rasa sebagai aksi pengawalan sidang di PTUN dan MA, bahkan para buruh tengah mengupayakan saksi ahli yang berkualitas, serta mendorong Serikat buruh lain untuk melakukan gugatan juga.

"Untuk langkah non litigasi, kami tidak ada aksi di tanggal 6 Desember, kami hanya melakukan persiapan dan koordinasi kepada setiap pimpinan unit kerja," ungkapnya.

Aksi baru akan digelar tanggal 7 Desember di  Jakarta dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 50 ribu orang yang merupakan perwakilan dari tiap daerah.

"Di tanggal 8 hingga 10 Desember juga ada aksi besar nasional yang dilaksanakan serentak di tiap daerah dengan tujuan kantor pemerintahan maupun di gedung sate dengan mengoptimalisasi aliansi buruh di tiap daerah," imbuhnya.

Dikatakan Wahyu, pihaknya optimis bahwa perlawanan melalui jalur litigasi dapat dimenangkan di PTUN dan MA lantaran Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai inkonstitusional bersyarat.

"Melalui aksi unjuk rasa besar nanti, kami berharap pemerintah dapat mendengar dan merealisasikan harapan kaum buruh dengan tidak menunjukkan arogansi kekuasaan, surat aksi itu sudah kami sampaikan ke Polres," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved