Breaking News:

Usulan Buruh Ditolak Gubernur Jabar, UMK Indramayu Naik 0,78 Persen

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2022 resmi ditetapkan Gubernur Jabar.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mega Nugraha
Aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMK di Gedung Sate, Kota Bandung. (Dok. FSPMI Purwakarta) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2022 resmi ditetapkan Gubernur Jabar.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang UMK di Jabar Tahun 2022.

Dalam keputusan itu, UMK Indramayu 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.391.567,15.

Baca juga: RESMI, Ini Besaran UMK di 27 Daerah di Jabar yang Sudah Diteken Gubernur Jabar

UMK itu hanya naik sebesar 0,78 persen atau 18.493,69 saja dari UMK tahun ini Rp 2.373.073,46.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih mengatakan, dari 2 usulan rekomendasi yang diserahkan ke Pemprov Jabar, besaran UMK yang disetujui adalah kenaikan 0,78 persen.

Besaran tersebut menggunakan perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Sedangkan usulan kenaikan UMK Indramayu 2022 sebesar 5,31 persen berdasarkan tuntutan para buruh ditolak Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Semalam sudah ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Jabar," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di ruangannya, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: FOTO-FOTO Gubernur Jabar Ridwan Kamil Kopdar di Bogor Saat Buruh Demo Soal UMK 2022 di Gedung Sate

Sri Wulaningsih mengatakan, kedua rekomendasi yang diberikan Pemkab Indramayu dikaji oleh tim verifikasi di Provinsi Jabar, khususnya dari sisi hukum.

Dari kedua rekomendasi itu, kata dia, yang sesuai peraturan yang berlaku, yakni rekomendasi kenaikan 0,78 persen.

Dalam hal ini, dijelaskan Sri Wulaningsih, UMK Indramayu 2022 sebesar Rp 2.391.567,15, hanya berlaku untuk buruh atau pekerja dibawah 1 tahun.

Sedangkan bagi pekerja di atas 1 tahun atau lebih, kata dia, penghitungan upahnya melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah (SUSU).

"Nantinya bisa dikomunikasikan secara bipartit antara perusahaan dengan serikat pekerjanya, kita nantinya memediasi," ujar dia.

Dalam hal ini, Sri Wulaningsih berharap, kepada para buruh bisa menerima keputusan dari pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved