Breaking News:

Selain UMK 2022 Naik Rp 25 Ribu, Tunjangan Anggota DPRD Kuningan Pun Naik, Ini Perinciannya

UMK  Kabupaten Kuningan naik sebesar Rp 25 ribu, sehingga total UMK 2022 Kuningan sebesar Rp 1.908.102,17. Selain itu, tunjangan anggota dewan naik

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Darajat Arianto
TRIBUN CIREBON/AHMAD RIPAI
Sekda Kuningan, Dian Rahmat Yanuar. 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID,KUNINGAN - Upah Minimum Kabupaten (UMK)  Kabupaten Kuningan naik sebesar Rp 25 ribu, sehingga total UMK 2022 Kuningan sebesar Rp 1.908.102,17.

"Untuk penetapan UMK 2022 naik sebesar Rp 25 ribu jadi sekitar 1.908.102,17. Hal itu berdasarkan kajian daerah yang di ajukan ke Provinsi," ujar Sekda Kuningan, H Dian Rahmat Yanuar saat ditemui di salah satu Rumah Makan di Jalur Wisata Palutungan, Rabu (1/12/2021).

Selain kenaikan UMK, Dian mengaku ada perubahan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap anggota dewan.

"Ke depan tunjangan anggota dewan naik. Sedangkan dengan rencana pemotongan tunjangan pada eselon dua dan empat itu akan disesuaikan," katanya.

Secara terpisah Bupati Kuningan H Acep Purnama mengatakan bahwa hasil UMK Kuningan itu ke empat terakhir dari Kota / Kabupaten lain yang berada di Jawa Barat.

"Berapapun kenaikan kita sesuai dengan PP 36 terkait sistem pengupahan. Pertimbangan sesuai dengan kriteria, kuningan tidak ada industri dan laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan UMK kita lebih baik dari Kota / Kabupaten lain," katanya.

Dalam pengajuan UMK sebelumnya, kata Acep mengatakan Kalau tidak salah ada 10-14 indikator dan itu sudah sesuai dengan kajian serta aturan.

"Pengajuan UMK itu ada 10-14 indikator. Karena kita tidak punya zona industri dan Insya Allah suatu saat dengan industri ada, kenaikan itupun akan berproses. Alhamdulillah ada beberapa kabupaten kota proses harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan PP 36," katanya.

Mengenai kenaikan biaya tunjangan Anggota DPRD Kuningan, Acep mengatakan bahwa kenaikan tunjangan itu sudah sesuai dengan prosedur dan kinerja DPRD Kuningan.

"Untuk kenaikan tunjang anggota DPRD, saya memahami sesuai dengan prosedur itu hak mereka sebagai anggota DPRD, kalau besar kecilnya tergantung," katanya.

Sekadar informasi, mengenai kenaikan tunjangan bagi sejumlah Anggota DPRD Kuningan itu muncul kegiatan pokok-pokok pikiran (Aspirasi) itu dianggarkan sebesar Rp 38,750 Mikiar.

Dengan perincian untuk porsi Ketua DPRD Kuningan itu sebesar Rp Rp1.350.000.000, sedangkan untuk Wakil Ketua yang terdiri tiga orang itu masing - masing sebesar Rp1.100.000.000.

Kemudian penentuan anggaran untuk Anggota DPRD yang terlibat dalam Badan Anggaran (BANGGAR) itu sebesar Rp 850.000.000 dan Anggota DPRD Lainnya itu sebesar Rp 650.000.000,

Di sisi lain anggaran tunjangan perumahan itu porsi Ketua DPRD Kuningan sebesar Rp25.000.000 dan Ketiga Wakil Ketua itu masing - masing  Rp24.000.000 dan untuk anggota itu sekitar Rp22.000.000.

Sementara anggaran tunjangan transportasi untuk Pimpin Dewan, diantaranya Ketua dan Tiga Anggota DPRD Kuningan sebagai Wakil Ketua itu ada yang sebesar Rp22.500.000 dan untuk Anggotanya sebesar Rp14.700.000.

Nominal itu sebagai anggaran yang wajib dibayarkan kepada pejabat Legislatif itu sudah mutlak di potong sebesar Rp 1 Juta dan itu berdasarkan kajian tim Apraisal. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved