Breaking News:

Penyebab Banjir Bandang di Garut, Wakil Gubernur Jawa Barat Sebut Ada Indikasi Ini

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan banjir bandang di Garut ada indikasi dari kerusakan alam

Penulis: Sidqi Al Ghifari | Editor: Siti Fatimah
Tribun Jabar/Sidqi Al Ghifari
Banjir bandang menghantam Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2021) siang. 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut ada indikasi dari kerusakan alam

Indikasi tersebut berawal dari adanya alih fungsi lahan hutan yang dijadikan perkebunan. 

"Menurut informasi sih ya karena memang awalnya tidak pernah terjadi seperti ini, tetapi ada alih fungsi," ujarnya saat diwawancarai awak media dalam kunjungannya ke lokasi bencana banjir bandang, Minggu (28/11/2021). 

Baca juga: Banjir Bandang di Garut, Bupati Pastikan Tak Ada Korban Jiwa, Puluhan Ha Sawah Puso, Ada Ganti Rugi

Ia menyebutkan 70 persen hutan di Jawa Barat secara legal dialih fungsikan untuk dijadikan sumber pendapatan ekonomi masyarakat. 

Uu menjelaskan pihaknya akan mengevaluasi  lahan yang selama ini dialih fungsikan karena kejadian bencana alam di Jawa Barat sering terjadi karena alih fungsi lahan

"Makanya sekarang kita lagi berpikir alih fungsi yang 70 persen ini harus diteruskan atau harus ada perubahan,"

"Dievaluasi karena memang kejadian bencana yang ada di wilayah Jawa Barat kebanyakan adanya alih fungsi" ucapnya. 

Baca juga: Banjir Bandang di Garut, Bupati Pastikan Tak Ada Korban Jiwa, Puluhan Ha Sawah Puso, Ada Ganti Rugi

Ia menilai saat ini alih fungsi lahan juga didorong untuk dijadikan tempat wisata seperti sarana prasarana rumah makan, cafe dan sejenisnya. 

"Beberapa daerah terjadi banjir karena di hulu di atasnya dijadikan tempat wisata sarana prasarana dengan dibentuknya  cafe, dengan  dibentuknya  rumah makan atau pun yang lainnya," ungkapnya. 

Maka pihaknya akan mengevaluasi dan akan menyampaikan ke pemerintah pusat, Uu menjelaskan pemerintah pusat yang bisa memutuskan.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved