Breaking News:

UMK 2022

Pemkab Indramayu Revisi Usulan UMK 2022, Naik 5,31 Persen Menjadi Rp 2.499.166,78

Pemkab Indramayu merevisi usulan rekomendasi UMK 2022. Naik 5,31 persen jadi hampir Rp 2,5 juta.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: taufik ismail
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh di depan kantor Disnaker Indramayu, Senin (22/11/2021). Pemkab mengusulkan UMK Indramayu 2022 naik 5,31 persen. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten Indramayu merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2022 naik 5,31 persen.

Atau jika dirupiahkan UMK Indramayu 2002, diusulkan akan naik sebesar Rp 126.093,32 menjadi Rp 2.499.166,78 pada tahun 2022 nanti.

Surat rekomendasi tersebut pun sudah ditandatangani Bupati Indramayu dan dikirim kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat per hari ini, Jumat (26/11/2021).

Isi surat itu, mengusulkan untuk rekomendasi UMK Indramayu tahun 2022 sebesar Rp 2.499.166,78 dari UMK tahun sebelumnya sebesar Rp 2.373.073,46.

"Ini baru usulan ke Gubernur yang kami sampaikan melalui surat Bupati," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih kepada Tribuncirebon.com.

Sri Wulaningsih mengatakan, usulan kenaikan UMK sebesar 5,31 persen ini berdasarkan tuntutan para buruh.

Meski demikian, penghitungan tersebut tetap mengacu pada perhitungan berdasarkan surat edaran menaker.

Dikatakan Sri Wulaningsih, dalam hal ini, pemerintah daerah ingin menampung aspirasi para buruh dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat.

Adapun untuk keputusan akhir, Pemkab Indramayu menyerahkan semua keputusan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Adapun nanti berapa nominal UMK yang akan ditetapkan oleh gubernur, itulah yang akan berlaku di tahun 2022 nanti," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, usulan rekomendasi UMK Indramayu 2022 awalnya hanya naik 0,78 persen.

Atau jika dirupiahkan, kenaikan tersebut hanya naik sebesar Rp 18.493,69 saja.

Perhitungan itu berdasarkan formula baru PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Baca juga: UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, Ridwan Kamil Koordinasi dengan Menaker Soal Upah Minimum

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved