Kabar Baik untuk Buruh: MK Minta Pemerintah-DPR Segera Perbaiki UU Cipta Kerja, Kalau Tidak . . .

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar/Dwiky Maulana Vellayati
Foto ilustrasi: Ribuan buruh dari Aliansi Buruh Subang (ABS) memadati Kantor Bupati Subang, Kamis (25/11/2021) siang. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

UU Cipta Kerja, menurut MK, bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karena itu harus segera diperbaiki.

MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPRD dua tahun untuk melakukan perbaikan tersebut.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan secara daring, Kamis (25/11/2021).

MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak secara jelas menunjukkan apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Dalam pembentukannya, Mahkamah juga menilai, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik.

"Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat."

"Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat 4 UU 19 tahun 2011, akses terhadap UU diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis," kata Hakim MK.

Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja otomatis dinyatakan inkostitusional bersyarat secara permanen.

Namun, putusan ini tak diambil majelis hakim secara bulat.

Dalam putusan ini, empat hakim MK, yaitu Anwar Usman, Daniel Yusmic, Arief Hidayat, dan Manahan MP Sitompul, menyatakan dissenting opinion (berbeda pendapat).

Putusan MK ini merujuk pada uji formal yang diajukan oleh lima penggugat, terdiri atas seorang karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widyana, serta tiga orang mahasiswa, yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito.

Adapun uji formal tersebut tercatat di nomor gugatan 91/PUU-XVIII/2020.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved