Breaking News:

Tahap Pencoblosan Pilkades KBB Digelar Ditengah Ancaman Bencana Alam, Ini Antisipasi BPBD

Tahap pencoblosan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di KBB bakal digelar di tengah ancaman bencana alam.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Tribun Jabar
Kepala Pelaksana BPBD KBB, Duddy Prabowo, 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Tahap pencoblosan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal digelar di tengah ancaman bencana alam yang disebabkan akibat cuaca ekstrem.

Apalagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB mencatat, 11 kecamatan masuk kategori rawan longsor dan banjir bandang.

Sebelas kecamatan itu adalah Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisarua, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah.

Kepala Pelaksana BPBD KBB, Duddy Prabowo, mengatakan, selama tahap pencoblosan nanti, pihaknya akan mewaspadai terjadinya bencana alam di daerah selatan dan barat.

Karena selain rawan bencana, daerah itu merupakan yang paling banyak menggelar pilkades 

"Kami ikut memonitor pelaksanaan pilkades terutama di beberapa desa di wilayah selatan yang rawan terjadi longsor, agar jangan sampai mengganggu pelaksanan di hari H," ujar Duddy di Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Kamis (24/11/2021).

Menurutnya, hingga tahapan pencoblosan pada 28 November 2021, cuaca ekstrem dan intensitas hujan diprediksi masih tetap tinggi. Sehingga ancaman berbagai macam bencana alam itu harus diwaspadai. 

Selain penerapan protokol kesehatan, kata Duddy, keamanan masyarakat saat menuju tempat pemungutan suara (TPS) dan pada saat di TPS juga harus jadi perhatian panitia pilkades. 

"Sejauh ini untuk antisipasi bencana ini, kami telah meminta ke setiap kecamatan agar menyiapkan posko siaga darurat bencana di wilayahnya," kata Duddy.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan status siaga darurat bencana di wilayah KBB sejak 1 November 2021 sampai 31 Mei 2022 mendatang.

"Posko itu disiapkan sebagai upaya preventif dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Serta sesuai keputusan bupati terkait status siaga darurat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan," ucapnya 

Selain membangun posko, kata dia, pihak kecamatan pun harus mulai memetakan kondisi desa sesuai dengan tingkat kerawanan bencana seperti memitigasi desa dengan risiko tinggi, sedang dan rendah. 

Ia mengatakan, dengan langkah-langkah seperti itu, nantinya pihak kecamatan dan desa bisa lebih fokus terhadap penanganan di desa yang indeks risiko bencananya tinggi.

"Harapannya bencana bisa dieliminasi dan pelaksanaan pilkades berjalan lancar tanpa ada kendala alam ataupun non-alam," ujar Duddy. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved