Breaking News:

UMK Bandung Barat 2022

Pemkab Bandung Barat Rekomendasikan UMK Sebesar 7 Persen, Ini Kata Hengky Kurniawan

Jika rekomendasi ini direstui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UMK KBB 2022 naik menjadi Rp 3.475.663,11. 

Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), akhirnya, resmi merekomendasikan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) KBB tahun 2022 sebesar Rp 227.379,82 atau 7 persen sesuai tuntutan dari buruh.

Jika rekomendasi ini direstui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UMK KBB 2022 naik menjadi Rp 3.475.663,11. 

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, mengatakan rekomendasi UMK Bandung Barat tersebut merupakan angka tertinggi di Jawa Barat karena 27 kabupaten/kota di Jabar tak ada yang melebihi angka 1 persen dalam mengusulkan kenaikan UMK 2022 tersebut

"Kita rekomendasikan tahun depan UMK naik 7 persen, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap buruh, tapi tetap ini hanya rekomendasi, keputusan final ada di Pemprov Jabar," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/11/2021).

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seharusnya UMK KBB tahun 2022 tak mengalami kenaikan.

Baca juga: UMK Kabupaten Cirebon 2022 Cuma Naik Rp 10 Ribu, Buruh Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Naik 7 Persen

Soal aturan tersebut, Hengky Kurniawan mengatakan hanya berupaya merealisasikan tuntutan buruh dan siap jika akan dikenakan sanksi karena selebihnya keputusan penetapan UMK tersebut ada di Pemprov Jabar.

"Kalau sanksi, itu risiko kita, tapi kan kita hanya rekomendasi saja. Keputusan ada di provinsi," kata Hengky Kurniawan.

Dalam rapat pleno dewan pengupahan, Hengky mengatakan, berdasarkan rapat LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit antara pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, ada tiga poin yang nantinya akan diserahkan kepada provinsi.

"Setelah ibu Kabid bacakan terkait isi pleno, saya dengar saran dari teman-teman serikat pekerja untuk nanti jadi bahan pertimbangan. Insyaallah, hari Kamis sebelum jam 4 sore, rekomendasi itu sudah kita serahkan ke provinsi," ujar Hengky Kurniawan seusai rapat pleno.

Dalam pembahasan rapat pleno yang dimulai sejak Rabu siang, kalangan buruh meminta UMK 2022 naik sebesar Rp 227,379,82 atau 7 persen menjadi Rp 3.475,663,10.

Unsur pengusaha tetap pada pendirian bahwa UMK tetap harus mengacu PP 36/2021 tentang pengupahan yaitu sebesar Rp 3,248,283,28 atau sama dengan UMK 2021.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved