Breaking News:

Pembahasan UMSK Purwakarta Masih Alot, Bupati Tunggu Kepala Daerah Lain Naikan Upah Buruh

Estimasi kenaikan upah minimum sektoral kota (UMSK) di Purwakarta belum mendapat kepastian, aksi unjuk rasa sempat berjalan alot hingga malam hari

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Irvan Maulana
Peserta aksi unjuk rasa burub di Jalan Tengah Kabupaten Purwakarta, Rabu (24/11/2021) 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Estimasi kenaikan upah minimum sektoral kota (UMSK) di Purwakarta belum mendapat kepastian, aksi unjuk rasa sempat berjalan alot hingga malam hari pada Rabu (24/11/2021).

Presidium Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) Wahyu Hidayat mengatakan, hasil audiensi buruh dengan Bupati Purwakarta berjalan alot.

Wahyu menjelaskan pembahasan upah buruh dalam auidensi itu alot karena terbentur berbagai regulasi.

Baca juga: Sindiran Ganjar Pranowo di Hari Guru: Upah Buruh Diperjuangkan, Gaji Guru Banyak yang Memprihatinkan

"Audiensi alot karena kami sama-sama berpikir bahwa upah harus naik, tapi PP 36 tentang pengupahan ini menjadi program strategis nasional. Sehingga jika melanggar kepala daerah bisa dinonaktifkan selama 6 bulan," kata dia.

Kendati demikian, Wahyu mengungkap ada alternatif lain yang memang tetap membutuhkan peran serta Bupati Purwakarta.

"Rekomendasi kenaikan upah dan tuntutan buruh akan diusulkan ke Dewan Pengupahan Provinsi, tapi dengan syarat yang pertama kita tetap menunggu putusan MK terkait judicial review Undang-Undang Cipta Kerja," imbuhnya.

Selain menunggu putusan MK, kata Wahyu. Bupati Purwakarta kata dia, bersikap 'cari aman' dengan masih menunggu keputusan kepala daerah lain yang mengambil sikap untuk memberikan rekomendasi kenaikan upah.

"Jika ada satu saja bupati lain yang memberikan rekomendasi, bupati kita akan mengikuti (naikan upah buruh) karena rugi juga kita kalo gak naik," ungkapnya.

Baca juga: Dua Saksi Kasus Subang Sempat Ditanya Soal Rokok, Ahli Forensik Sebut Rokok Jadi Kunci Ungkap Pelaku

Seperti diketahui, meskipun audiensi buruh sempat berjalan alot, Bupati Karawang juga sudah memberikan rekomendasi kenaikan upah buruh pada Rabu, (24/11/2021) sekira pukul 23.00 WIB.

"Kita sudah dapat info bahwa Karawang sudah turun rekomendasi pukul 11 malam, kenaikan mereka diangka 5,27 persen berdasarkan hitungan PDB, Inflasi dan diskresi dari Bupati," paparnya.

Lebih lanjut diungkap Wahyu, kemungkinan besar jika upah Purwakarta naik, Bupati Purwakarta juga akan memberikan rekomendasi sesuai perhitungan.

"Hasil pembahasan kita semalam, upah buruh Purwakarta bisa naik diangka 3,35 persen berdasarkan hitungan PDB, Inflasi ditambah diskresi," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved