Breaking News:

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Buruh Jabar Minta Kepala Daerah Revisi Upah Minimum

Serikat buruh meminta kepala daerah merevisi upah minimum setelah MK memtuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Ratusan buruh dan pekerja dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/11). Mereka berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum sampai 10 persen. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Sesuai keputusan MK tersebut, katanya, Pemerintah RI dan DPR RI pun wajib melakukan perbaikan terhadap UU tersebut selambat-lambatnya dua tahun sejak putusan dibacakan.

Di sisi lain, katanya, para bupati, walikota, dan gubernur, harus merevisi upah minimum yang ditetapkan dengan dasar PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang didasari oleh UU Cipta Kerja.

"Jelas pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang kita dengarkan dalam bahwa salah satu dasarnya adalah metode omnibus law ini tidak diatur dalam dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya tidak dikenal metode omnibus law," katanya melalui ponsel, Kamis (25/11/2021).

Ia mengatakan jika dilihat dari pertibangan hukum dan putusan MK, maka disimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini inkonstitusional.

"Artinya ada proses-proses yang dianggap cacat. Inkonstitusional ini bersyarat, sehingga diberikan kesempatan kepada pemerintah selama dua tahun untuk memperbaiki ini. Artinya secara terang-benderang  pembentukan undang-undang itu bermasalah," tuturnya.

Pertimbangan-pertimbangan hukum MK ini juga membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh buruh dan publik selama ini terbukti.

Ia mengatakan memang terjadi perubahan-perubahan redaksional dan perbaikan selama pembuatan UU tersebut. 

"Artinya apa yang kita selama ini suarakan memang betul kan. Sehingga MK menganggap bahwa ini inkonstitusional dalam pembentukan undang-undangnya," katanya.

Ia mengatakan selama perbaikan dua tahun ini, MK menyatakan pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis nasional atau program strategis nasional yang berdampak luas, salah satunya adalah tentang pengupahan. 

"Tidak boleh bikin aturan, PP turunan selama undang-undang ini diperbaiki. Karena itu, dengan putusan ini, kita berharap seluruh bupati, wali kota, gubernur, menetapkan upah minimum tidak lagi berdasarkan PP 36, karena itu turunannya. Upah minimum akan berdampak luas bagi seluruh Indonesia termasuk klaster ketenagakerjaan secara umum," katanya.

Ia mengatakan kepala daerah yang sudah menetapkan upah minimum dengan formula PP 36 tentu harus dicabut dan diperbaiki dan kembali menggunakan aturan lama.

"Sebenarnya pemerintah memaksakan terus memakai PP 36 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita melihat memang ada agenda dan keinginan penumpang-penumpang gelap dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini," katanya.

Baca juga: MK: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Tangguhkan Segala Kebijakan Strategis dari UU Ini

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved