Breaking News:

Ratusan Kades di Sumedang Ancam Tutup Kantor Desa Sebulan, Ini Tanggapan Anggota DPRD

ratusan kepala desa di Sumedang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, penolakan penurunan dana bagi hasil

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar / Kiki Andriana
Ratusan kepala desa di Sumedang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, Rabu (24/11/2021). Mereka menyampaikan penolakan penurunah Dana Bagi Hasil (DBH) bagi desa.  

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG- Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, mengatakan DPRD telah menerima aspirasi para kepala desa soal penolakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi desa. 

Asep akan meneruskan aspirasi itu kepada pimpinan DPRD. 

"Kami dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi IV akan meneruskan aspirasi ini  kepada pimpinan DPRD agar segera dilakukan pembicaraan dengan kepala daerah sehingga ada solusi terbaik dan di desa bisa dijalankan," kata Asep Kurnia kepada TribunJabar.id di Gedung DPRD Sumedang, Rabu (24/11/2021). 

Asep menyebutkan DPRD Sumedang tidak mengharapkan kepala desa mewujudkan mogok kerja atau menutup kantor desa selama sebulan lantaran ada penurunan anggaran DBH itu. 

"Kita berharap itu tidak terjadi, yang jelas kita sedang mencari solusinya. Mudah-mudahan solusi yang diberikan oleh Pemkab Sumedang bisa diterima dan bisa dijalankan oleh Pemerintah Desa, " ucapnya. 

Politikus Partai Golkar ini berharap Pemkab Sumedang segera memberikan solusi terhadap keluhan yang disampaikan oleh para kepala desa tersebut. 

Baca juga: Ratusan Kades Geruduk DPRD Sumedang, Ancam Mogok Massal Terkait Nasib Pengurus RT/RW

"Saya yakin, Pemdes tidak akan melakukan seperti itu (mogok kerja). Para kepala desa itu sudah sangat bijaksana, termasuk tadi menyampaikan keluh kesahnya juga masih dalam kewajaran, " kata Asep, menambahkan.

Sebelumnya, ratusan kepala desa di Sumedang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, Rabu (24/11/2021). Mereka menyampaikan penolakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi desa. 

DBH adalah dana yang dihasilkan dari pajak dan retribusi. Oleh Pemerintah Desa, DBH dialokasikan untuk insentif pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved