Breaking News:

Pelayanan Publik Terancam Lumpuh, Kepala Desa di Sumedang Bakal Mogok Kerja Sebulan Gara-gara Ini

Kalangan Kepala Desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat  bakal melakukan mogok kerja atau menutup kantor desa selama sebulan. 

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Siti Fatimah
Tribun Jabar/Kiki Andriana
Ilustrasi kantor desa 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Kalangan Kepala Desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat  bakal melakukan mogok kerja atau menutup kantor desa selama sebulan. 

Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi desa.

Penurunan ini dinilai oleh para kepala desa sebagai pemotongan. Dengan pemotongan ini, banyak pengurus RT/RW yang tidak akan dapat insentif, sekalipun dapat akan terhambat. 

Baca juga: Bupati Sumedang Lantik 89 Kepala Desa, Minta Permudah Urusan Masyarakat dan Berlari Cepat

Rencana ini pun mendapat tanggapan keras dari masyarakat. 

"Apapun masalahnya, janganlah pelayanan kepada masyarakat terhenti, " kata Retno Ernawati, warga Perumaham Parigi Asri, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (24/11/2021) melalui sambungan telepon. 

Retno berharap rencana para kepala desa tersebut tak kunjung direalisasikan. 

Baca juga: Tak Lagi Menjabat, Mantan Kepala Desa Ini Cabuti Tiang-tiang Lampu Penerang Jalan

"Siapapun kita yang sudah bersedia menerima amanah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, apa boleh kita tiba-tiba melakukan mogok kerja?, " ucapnya. 

"Siapa dong yag akan menggantikannya.  Semoga rencana berhenti sementara memberikan layanan kepada masyarakat tidak terjadi," kata Retno, menambahkan.

Ucapan senada dilontarkan oleh Rudi Subagja, warga Kecamatan Tanjungsari, ia berharap rencana mogok kerja yang dilakukan para kepala desa  untuk menolak penurunan DBH tak pernah terwujud. 

Baca juga: Bupati Bandung Minta Kepala Desa dan Kader Posyandu Bantu Tekan Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur

"Jangan sampai terjadi dong, masa masyarakat yang harus menjadi korban. Setiap hari, masyarakat pasti butuh pelayanan dari pemerintah desa," 
katanya. 

"Alangkah indahnya kalau ada masalah kecil diselesaikan secara musyawarah mufakat, " ujar dia. 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved