Breaking News:

Cegah Perempuan Jadi Korban, Pemkab Cianjur akan Bentuk Satgas Pencegahan Kawin Kontrak

Tugas satgas nanti akan mengawasi dan mencegah dugaan praktik kawin kontrak di kawasan atau daerah yang diduga menjadi tempat praktik kawin kontrak

Tribun Jabar/ Ferri Amiril Mukminin
Kunjungan istri Wagub Jabar bersama Istri Bupati Cianjur ke rumah keluarga Sarah, istri yang dianiaya suaminya hingga meninggal dunia 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cianjur, H Iwan mengatakan, Pemkab Cianjur akan membentuk Satgas Pencegahan Kawin Kontrak.

Tugasnya nanti akan mengawasi dan mencegah dugaan praktek kawin kontrak di kawasan atau daerah yang disinyalir menjadi tempat praktek kawin kontrak.

Ia mengatakan, Pemkab sudah mengeluarkan Peraturan bupati (Perbup) tentang larangan kawin kontrak.

Baca juga: Buku Nikah Hasil Curian Dijual ke Jawa Barat untuk Kawin Kontrak, Polda Jabar Belum Terima Laporan

Iwan mengatakan, dengan dikeluarkannya peraturan bupati tentang larangan kawin kontrak di Cianjur, dirinya berharap tidak lagi ada kejadian yang menimpa perempuan Cianjur menjadi korban kawin kontrak.

"Ya, jadi, setelah dilakukan kajian dan dilakukan musyawarah Pemkab Cianjur telah mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) tentang kawin kontrak," kata Iwan di Cianjur, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, fungsi tim satgas sendiri nantinya selain mengawasi praktek kawin kontrak juga akan gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

"Sosialisasi itu pasti akan dilakukan nantinya sama tim satgas, tentunya di beberapa titik yang memang diduga terjadi kawin kontrak," katanya.

Saat ditanya dengan dikeluarkannya Perbup kawin kontrak, apakah tidak akan tumpang tindih dengan undang-undang No 1 tahun 1974. Iwan mengaku belum mengetahui kalau sudah ada undang-undang yang mengatur tentang larangan kawin kontrak.

Baca juga: Sarah Meninggal di Tangan Suami di Cianjur,Istri Pak Uu Sampai Tiga Kali Sebut Gemas Saking Marahnya

Seperti diketahui, bahwa yang namanya kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut UU No 1 Thn 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Thn.26 Jan 2017.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved