Breaking News:

UMK 2022

Upaya Buruh Purwakarta Minta Naik Upah Masih Buntu, Bupati Terancam Dinonaktifkan Jika Langgar PP 36

Bupati Purwakarta dalam dilema. Mendukung kenaikan upah buruh, tapi terancam dinonaktifkan.

Penulis: Irvan Maulana | Editor: taufik ismail
Tribun Jabar/Irvan Maulana
Aliansi buruh Purwakarta saat menggelar aksi, Selasa (23/11/2021). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ratusan buruh di Kabupaten Purwakarta kembali turun ke jalan menyuarakan keinginan kenaikan upah sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah.

Oara buruh meminta Bupati Purwakarta melakukan upaya tindakan untuk menaikan upah minimum sektoral kota (UMSK) 2022.

Presidium Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) Wahyu Hidayat mengatakan, hasil audensi beberapa waktu lalu para pengusaha menyepakati upah para buruh naik.

Namun kenaikan upah terbentur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 (PP 36) Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Di PP 36 ada aturan yang menjadi program strategis nasional, di situ menyebutkan bahwa atas batas bawah UMK itu sebesar Rp 3,7 juta, sedangkan UMK Purwakarta sekerang sebesar Rp 4,1 juta," ujar Wahyu ketika diwawancara usai audiensi di Kantor Pemkab Purwakarta, Selasa (23/11/2021).

Kendati demikian, Wahyu mengungkap, yang terjadi di lapangan tidak semua perusahaan membayarkan upah sesuai UMK.

Ditambah saat ini upah buruh di Purwakarta juga sudah mencapai batas atas dalam PP 36 yakni sebesar Rp 4,1 juta juga tak bisa naik.

"Mereka tidak tahu aplikasi di lapangan seperti apa, karena kenyataanya banyak juga perusahaan yang membayarkan upah di bawah UMK. Dan ini tidak ada tindakan atau pengawasan juga dari pemerintah," kata dia.

Wahyu mengatakan, adanya PP 36 secara sistematis memiskinkan para buruh, pihaknya juga memohon agar Bupati Purwakarta memperjuangkan rekomendasi kenaikan upah buruh di Purwakarta.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved