Breaking News:

Soal Kenaikan UMK 2022, Apindo Bandung Barat Minta Pemda Beri Pemahaman kepada Buruh

Jika menggunakan formulasi itu, UMK di KBB tidak akan mengalami kenaikan. Sedangkan, buruh menuntut kenaikan UMK 7 hingga 10 persen.

Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Buruh di Bandung Barat saat mengepung kantor bupati untuk meminta kenaikan upah, Senin (22/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT- Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Kabupaten Bandung Barat ( KBB ) meminta Pemda KBB untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 yang kini menjadi polemik bagi kalangan buruh.

Buruh di KBB menolak kenaikan UMK yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Jika menggunakan formulasi itu, UMK di KBB tidak akan mengalami kenaikan. Sedangkan, buruh menuntut kenaikan UMK 7 hingga 10 persen.

Sekretaris Eksekutif Apindo KBB, Yohan Ibrahim, mengatakan, dalam menetapkan UMK tahun 2022 tersebut, kepala daerah wajib melaksanakan amanat PP nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Lalu buruh mesti diberikan pemahaman tentang peruntukan UMK tahun 2022. Untuk buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, maka lakukanlah perundingan upah tahun 2022," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jabar, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Buruh Unjuk Rasa Tuntut UMK Naik Sebesar Ini, Minta Bupati Sumedang Segera Tandatangani Rekomendasi

Yohan mengatakan perundingan tersebut bisa dilakukan dengan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, antara pengusaha dan buruh, serta dituangkan pada struktur dan skala upah sesuai peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Buruh di masing-masing perusahaan, wajib untuk melakukan perundingan tentang upah minimun tahun 2022 dengan dilengkapi data valid dan reliable mengenai produktivitas perusahaan dan produktivitas buruh," kata Yohan.

Sementara terkait penolakan dan unjuk rasa yang dilakukan buruh pihaknya memaklumi, karena hal tersebut sudah diatur dalam mekanisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk aksi mogok daerah tempo hari, maka masing-masing perusahaan telah memiliki SOP sebagaimana disepakati bersama buruh maupun PUK untuk dilaksanakan dengan baik. Kesepakatan tersebut biasanya telah dituangkan pada peraturan perusahaan dan PKB," ucapnya.

Dengan adanya aksi tersebut, Apindo khawatir adanya kemungkinan para buruh tersebut terpapar Covid-19, apalagi KBB masih berada pada Level II dan vaksinasi juga baru diatas 50 persen dari total jumlah populasi penduduk KBB.

"Harapan Apindo janganlah buruh sampai menularkan dan jangan sampai tertular karena tentu akan sangat mempengaruhi produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan," kata Yohan.

Soal kerugian materi setelah para buruh mogok massal itu, ia belum bisa memastikan karena Apindo belum menerima data dari masing-masing perusahaan.

"Data kerugian pada proses produksi belum Apindo terima," ujarnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved