Breaking News:

Dulu IMB Kini Jadi PBG, DPMPTSP Kota Bandung Sosialisasikan Perizinan di Uu Cipta Kerja

DPMPTSP Kota Bandung sosialisasikan perubahan layanan perizinan di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Penulis: Cipta Permana | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Cipta Permana
Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin saat di kantornya, Jalan Cianjur, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021) 

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  - DPMPTSP Kota Bandung sosialisasikan perubahan layanan perizinan di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Salah satu perubahan layanan perizinan di Undang-undang Cipta Kerja yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Adapun penyusunan perubahan aturan terkait bangunan gedung, sedang dalam pembahasan di tingkat Panitia Khusus DPRD Kota Bandung.

Baca juga: Setelah Irjen Suntana Bersuara, Kasus Subang Diambil Alih Polda Jabar, Begini Alasannya

Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin mengatakan, seiring dengan terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2021 saat ini aktivitas mendirikan bangunan tidak lagi dalam diatur dalam bentuk izin, melainkan dalam bentuk persetujuan. 

"Perubahan ini dikarenakan nomenklatur izin sudah diganti dengan perizinan berusaha berbasis resiko atau Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Jadi untuk kata izin, tidak lagi dilekatkan dalam aktivitas mendirikan bangunan, tapi sudah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung," ujarnya saat ditemui di kantor DPMPTSP Kota Bandung, Selasa (23/11/2021).

Ronny menuturkan, kendala yang akan dihadapi di lapangan dengan adanya perubahan nomenklatur ini, adalah proses pemahaman dan adaptasi kebiasaan masyarakat tekait layanan penerbitan persetujuan bangunan gedung.

"Selain pemahaman, kebiasaan masyarakat yang tadinya menggunakan aplikasi lokal kita yaitu Hayu-GAMPIL, sekarang menggunakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian PUPR yaitu SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Dengan penggunaan aplikasi baru ini, tentu kita harus melakukan sosialisasi dan proses adaptasi baik kepada petugas layanan maupun kepada masyarakat," ucapnya.

Ronny menjelaskan bahwa nantinya dalam proses layanan PBG, akun dipegang oleh dua instansi. Distaru dan DPMPTSP yang saling terintegrasi dan dimanfaatkan bersama-sama untuk pengelolaan layanan PBG. 

Baca juga: Yudha yang Ajak Debat Dedi Mulyadi soal Sampah Diapreasi HMI Purwakarta Namun Tetap Salah

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPMPTSP Kota Bandung, Muhammad Rosyid menjelaskan, bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut, maka masyarakat harus terus diedukasi terkait perubahan proses layanan tersebut.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPMPTSP Kota Bandung, Muhammad Rosyid saat ditemui di kantornya, Jalan Cianjur, Kota Bandung, Selasa (23/11/2021) / Cipta Permana.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPMPTSP Kota Bandung, Muhammad Rosyid saat ditemui di kantornya, Jalan Cianjur, Kota Bandung, Selasa (23/11/2021) / Cipta Permana. (Tribun Jabar / Cipta Permana)
Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved