Breaking News:

UMK 2022

Buruh Kembali Bekerja Setelah Unjuk Rasa, Tinggal Mengawal Rekomendasi Naikan UMK di Bandung Barat

Ribuan buruh dari berbagai serikat di Kabupaten Bandung Barat sudah kembali masuk kerja di perusahaan masing-masing setelah sebelumnya mereka

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Buruh di Bandung Barat saat mengepung kantor bupati untuk meminta kenaikan upah, Senin (22/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ribuan buruh dari berbagai serikat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah kembali masuk kerja di perusahaan masing-masing setelah sebelumnya mereka melakukan mogok massal dan unjuk rasa.

Bahkan, pada Senin (22/11/2021), mereka sempat melakukan aksi sweeping dan memblokade jalan sebelum unjuk rasa di Kantor Bupati Bandung Barat untuk menolak kenaikan upah menggunakan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) KBB, Budiman, mengatakan, semua buruh sudah kembali masuk kerja karena aspirasi para buruh terkait kenaikan upah sudah diterima oleh Pemkab Bandung Barat saat melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati.

"Hari ini gak ada mogok massal, kami tinggal mengawal agenda rapat pleno di Kabupaten Bandung Barat. Jadi agendanya digeser ke pengawalan rapat pleno dewan pengupahan," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (23/11/2021).

Dalam mengawal rapat pleno dewan pengupahan tersebut akan dikawal langsung oleh perwakilan buruh dari masing-masing serikat pekerja yang menuntut kenaikan UMK sebesar 7 hingga 10 persen.

"Selain itu kami juga tinggal menunggu instruksi dari (serikat pekerja) Jabar saja untuk mengawal rekomendasi," kata Budiman.

Ia mengatakan, pengawalan rapat pleno tersebut dilakukan karena  para buruh khawatir Plt Bupati Bandung Barat dalam menaikan UMK tahun 2022 nanti tetap menggunakan PP nomor 36 tahun 2021.

"Kemarin saya sudah sampaikan ke pak Plt Bupati, tuntutan kita cuma satu, bahwa beliau ketika merekomendasikan (kenaikan UMK) jangan menggunakan PP nomor 36," ucapnya.

Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan, maka UMK Bandung Barat tahun 2022 tidak akan mengalami kenaikan, sehingga bukan tidak mungkin, para buruh akan kembali melakukan aksi yang sama.

"Biasanya, bupati/walikota di Bandung Raya ini ada kompromi atau pembicaraan, sehingga kenaikannya pun akan stabil. Dengan PP nomor 36 sendiri, Bandung Barat tidak akan naik. Jadi masalah pergerakan dan kondusivitas wilayah kita gak bisa jamin," kata Budiman.

Jika pergerakan yang sama tidak ingin dilakukan para buruh, menurutnya, hal tersebut sebetulnya tergantung keberanian kepala daerah untuk menaikan UMK tahun 2022 tersebut.

"Kalau dia mau keluar dari zona PP nomor 36, paling tidak daerahnya bisa kondusif. Intinya kami meminta kenaikan UMK kisaran 7 sampai 10 persen," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved