Breaking News:

UMK Purwakarta Terancam Tak Naik, Buruh Akan Ajukan Rekomendasi ke Provinsi

Dijelaskan Heru, para buruh menolak PP 36 sebagai pedoman pengupahan karena sudah jelas tidak akan ada kenaikan upah untuk para buruh di Purwakarta.

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar/Irvan Maulana
Perwakilan buruh setelah musyawarah kenaikan upah bersama Dewan Pengupahan di Kantor Disnakertrans Purwakarta, Jumat (19/11/2021). 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Musyawarah kenaikan upah minimum sektoral kota (UMSK) di Kabupaten Purwakarta tidak menemukan titik terang. 

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Purwakarta, Heru Marsudi, mengatakan tak ada kesepakatan dalam musyawarah tersebut.

"Kebetulan tadi kita enggak ada kesepakatan karena dari unsur pemerintah dan unsur pengusaha mereka tetap bersikukuh memakai PP 36. Kami dari pekerja tetap menolak," ujar Heru usai musyawarah dewan pengupahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jalan Veteran, Kabupaten Purwakarta, Jumat (19/11/2021).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP 36) tentang pengupahan, melansir Bab II Pasal 4, Ayat 3, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.

Dijelaskan Heru, para buruh menolak PP 36 sebagai pedoman pengupahan karena sudah jelas tidak akan ada kenaikan upah untuk para buruh di Purwakarta.

Baca juga: UMK Majalengka Tahun Depan Hanya Naik Rp 18.000, Jika Mengacu PP 36

"Karena kalau menurut PP 36, UMK kita di Purwakarta sudah melebihi batas atas, kalau dalam perhitungan PP 36 UMK Purwakarta itu di angka Rp 3,7 juta, sekarang ini kan UMK Purwakarta di angka Rp 4,1 juta," kata dia.

Heru mengaku ketiga pihak yang ada dalam dewan pengupahan tetap bersikukuh pada pendapat masing-masing.

"Pemerintah dalam hal ini Disnakertrans tetap kukuh berpedoman pada PP 36, pengusaha juga sama, sedangkan kami tetap tidak ingin berpedoman pada PP 36," katanya.

Buruh, ucapnya, akan meminta rekomendasi bupati kepada Pemerintah Provinsi agar ada kenaikan upah.

"Hasil hari ini kita akan evaluasi, nanti tanggal 25 sampai tanggal 28 kita akan ajukan rekomendasi ke provinsi," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved