Penetapan KTR Jangan Jadi Boomerang Dengan Tidak Ada Tempat Khusus Perokok, Minat Turis Bisa Turun

Pemerintah Kota Bandung tetapkan lima titik ruang publik sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai implementasi dari Perda Nomor 4 Tahun 2021.

Penulis: Cipta Permana | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Cipta Permana
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha 

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana
 
 
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung tetapkan lima titik ruang publik sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai implementasi dari Perda Nomor 4 Tahun 2021.

Kelima kawasan tersebut, yaitu Alun-alun Bandung, Plasa Balaikota Bandung, Taman Tongkeng, Pasar Cihapit, Jalan Braga.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha menyebutkan, bahwa Perda KTR ini tidak aplikatif untuk diterapkan.

Selain, secara nomenklatur tidak sesuai, namun juga secara harfiah dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, sebab Kawasan Tanpa Rokok merujuk pada pemahaman suatu kawasan yang tidak boleh terdapat rokok, baik dibakar maupun tidak.

"Coba kita telaah nomenklaturnya, Kawasan Tanpa Rokok berarti suatu kawasan yang tidak memperbolehkan seorang pun  membawa rokok di sana, bukan cuma merokok. Secara bahasa juga coba jelaskan, definisi rokok dan merokok itu sama atau beda, ya jelas beda lah. Artinya, seseorang yang cuma bawa rokok, meskipun rokoknya yang tidak dibakar pun harus di razia petugas karena merupakan pelanggaran Perda," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (17/11/2021).

Plang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-alun Kota Bandung.
Plang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-alun Kota Bandung. (Tribun Jabar/Tiah SM)

Baca juga: Pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok di Bandung Belum Bisa Ditindak, Ternyata Ini Masalahnya

Selain bagaimana upaya pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi Perda tersebut, Achmad juga menyoroti perihal tidak adanya infrastruktur yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat merokok secara tersentralisasi di suatu tempat, seperti yang dilakukan beberapa negara maju seperti Singapura dan Hongkong.

Sebab, menurutnya setiap penerapan aturan seharusnya memiliki solusi yang turut melindungi hak-hak dari objek aturan.

"Sejak awal saya sudah ingatkan, seharusnya di sana yang dijadikan KTR, disiapkan tempat khusus yang dapat memfasilitasi orang-orang yang merokok, semisal adanya Ashtray atau asbak rokok berpasir. Sehingga para perokok hanya dapat merokok di titik itu, tidak sembarang tempat. Selain itu, kursi-kursi taman di kawasan itu pun harus dilepaskan, dengan demikian maka para perokok terpaksa harus berdiri dan bisa tersentralisasi di tempat khusus merokok," ucapnya.

Situasi Jalan Braga pada Selasa (16/11/2021), sehari setelah pemberlakuan KTR di daerah tersebut.
Situasi Jalan Braga pada Selasa (16/11/2021), sehari setelah pemberlakuan KTR di daerah tersebut. (Tribun Jabar / Muhammad Nandri Prilatama)

Achmad pun menambahkan, penetapan KTR di Jalan Braga dan Alun-alun Bandung berpotensi menurunkan minat kunjungan wisatawan ke Kota Bandung, dimana dua ruang publik tersebut merupakan lokasi favorit tujuan wisatawan.

Baca juga: Soal Penambahan Kawasan Tanpa Rokok, Ekonom Bandung: Kebijakan Terburu-buru dan Seolah Kalap

"Apalagi tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung, termasuk para wisatawan, merupakan perokok, mengapa kita tidak santun terhadap hak-hak mereka. Jangan sampai tempat yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan untuk tambahan PAD Kota Bandung, justru menjadi boomerang dengan adanya aturan yang bersifat diskriminatif dan tidak adanya solutif bagi para perokok," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved