Soal Penambahan Kawasan Tanpa Rokok, Ekonom Bandung: Kebijakan Terburu-buru dan Seolah Kalap

Menurut Acuviarta Kartabi, substansi dari kebijakan ini bagus dalam mencegah dampak merokok. Sebenarnya, katanya, paling tepat ialah . . .

Dokumen Pribadi
Acuviarta Kartabi, Pengamat Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menanggapi kebijakan penambahan empat kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung menuangkan kebijakan itu dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang KTR yang mengatur pada implementasi KTR.

Menurutnya, substansi dari kebijakan ini bagus dalam mencegah dampak merokok. Sebenarnya, katanya, paling tepat ialah menyediakan tempat-tempat khusus untuk merokok, termasuk kelengkapan tempat sampahnya agar kondisi tetap bersih.

Dia mencontohkan di berbagai negara yang sudah bagus dalam penanganan kesehatannya, semisal Singapura dan Swiss.

Di sana, tidak semua tempat diperbolehkan sebagai tempat merokok, lantaran dampaknya bukan saja dirasakan perokok aktif melainkan perokok pasif.

Baca juga: Warga Bandung Perlu Tahu, Merokok di Kawasan KTR Didenda Rp 500 Ribu, Ada 4 Titik

"Jadi, menurut saya lebih bagus sediakan tempat-tempat untuk merokok. Saya kira di berbagai negara di mana pun yang relatif maju penanganan kesehatan, kebijakannya sediakan ruang khusus rokok. Membatasi orang yang merokok enggak langsung seperti itu," kata Acuviarta Kartabi saat dihubungi, Senin (15/11/2021).

Bahkan, Acuviarta Kartabi menyebut jika pemerintah berani jangan di bagian hilir melainkan di hulunya, seperti membatasi produksi rokok hingga tak menerima bagi hasil pajak rokok.

Kenyataannya, pemerintah tetap menerima pajak rokok dan reklame di sebagian besar isinya iklan rokok.

"Saya menilai kebijakan ini terburu-buru dan seolah kalap. Substansinya benar untuk kurangi jumlah perokok dan membuat lingkungan bersih juga sehat, tapi kan membutuhkan proses enggak bisa langsung seperti ini," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved