Breaking News:

Kritisi Bupati Bawa 54 OPD ke Banyuwangi, Mahasiswa: Sedarurat Apa Pelayanan Publik Cianjur?

HMI Cabang Cianjur sangat menyayangkan keberangkatan bupati dan 54 OPD Kabupaten Cianjur berangkat ke banyuwangi dalam rangka Bimtek pelayanan publik

TRIBUNJABAR.ID/FERRI AMIRIL MUKMININ
Bupati Cianjur H Herman Suherman 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR- Keberangkatan Bupati Cianjur bersama 54 organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dikritisi oleh mahasiswa.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur, Elsa Krismawati, mengatakan sedarurat apa Cianjur dalam pelayanan publik sehingga bupati dan 54 Organisasi perangkat daerah (OPD) Cianjur harus ke Banyuwangi?

"Pertanyaan saya, se-urgent apa keberangkatan bupati Cianjur bersama 54 OPD-nya ke Banyuwangi Jawa Timur, hanya untuk melakukan kegiatan Bimtek pelayanan publik," kata Elsa Krismawati, saat dihubungi melalui sambungan telepon Minggu (14/11/2021).

Elsa mengatakan, beberapa permasalahan penting saat ini yang mencuat adalah soal capaian vaksinasi, penyelesaian gizi buruk akibat pandemi, dan lainnya.

"Dari target 70 persen di pertengahan November ini, tampaknya tidak akan tercapai. Belum lagi Cianjur menjadi salah satu kabupaten dengan kasus gizi buruk yang lumayan tinggi," kata Elsa.

Baca juga: Bupati Cianjur Bawa 54 Orang Jajaran OPD untuk Belajar Pelayanan Publik di Banyuwangi

Di sisi lain masih dalam sektor kesehatan lanjut Elsa, ada ratusan nakes insentif nya masih belum dibayarkan per bulan Juli sampai Oktober 2021.

"Melihat berbagai kondisi hari ini khususnya di bidang Kesehatan, Kabupaten Cianjur masih mengalami berbagai permasalahan yang seharusnya menjadi pokok perhatian pemerintah yang harus segera diselesaikan," katanya.

Elsa mengatakan, HMI Cabang Cianjur sangat menyayangkan mendengar adanya keberangkatan bupati dan 54 OPD Kabupaten Cianjur berangkat ke banyuwangi dalam rangka Bimtek pelayanan publik.

"Hal ini dinilai hanya membuang-buang anggaran saja, melihat kondisi carut marut Kabupaten Cianjur di penghujung tahun," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Cianjur harusnya dapat lebih bijak dalam menggunakan anggaran maupun melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak urgen.

Baca juga: Belajar Pelayanan Publik, Bupati Cianjur Bawa 54 OPD ke Banyuwangi, Tak Khawatir Sebab Sama Level II

"Pelatihan-pelatihan semacam Bimtek ini kan tentunya memerlukan anggaran atau biaya yang tidak sedikit. Terlebih memboyong 54 OPD, masalah pelayanan publik dan teknisnya di lapangan kan dapat dibuat lebih simple dan hemat mengapa tidak di Cianjur saja, gunakan fasilitas yang ada saya rasa itu lebih bijak," katanya.

Elsa mengatakan, tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan Bimtek pelayanan publik. Saat ini yang lebih urgen untuk dilakukan harusnya penuhi hak-hak nakes yang sampai saat ini ternyata belum juga cair insentifnya, sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, HMI Cabang Cianjur mengharapkan kaitan dengan pelayanan publik yang tidak maksimal bukan berarti kurang sumber daya manusia, melainkan pemerintah dan jajaran dinilai lalai dalam menilai dan menyeleksi SDM untuk ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved