Unboxing Ilegal Kargo Ducati di Sirkuit Mandalika Bisa Rusak Hubungan Indonesia Dengan Negara Lain
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi sudah meminta Menpora beri sanksi pelaku unboxing ilegal kargo tim Ducati di Sirkuit Mandalika
Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Mega Nugraha
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi sudah meminta Menpora memberikan sanksi pada pelaku unboxing ilegal kargo tim Ducati di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Dede Yusuf menilai dalam kejadian tersebut bukan soal kelalaian semata saja, tatapi niat membuat konten tersebut bisa melukai dan merusak hubungan dengan negara lain.
"Oleh karena itu saya sudah memberikan statement kepada Menpora, tentunya dalam konteks ini, bahwa harus ada tindakan dan sanksi yang tegas," ujarnya saat ditemui di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (12/11/2021).
Baca juga: Motor Ducati Diunboxing Ilegal di Mandalika, Sosok Ini yang Marah Besar ke Indonesia
Menurutnya, kejadian tersebut merupakan keteledoran yang sudah membuat malu karena insiden unboxing ilegal itu sama saja dengan membocorkan rahasia sebuah tim.
"Menurut saya ini keteledoran. Tentu kita malu dengan sikap para pekerja yang melakukan unboxing di-review, dimasukan dalam konten," kata Dede.
Seharusnya, kata Dede, yang berhak untuk memeriksa motor itu hanyalah Bea Cukai saja, karena hal seperti itu merupakan tugas mereka.
"Kalau Bea Cukai, memeriksa, melihat itu tugasnya. Kita pahami Moto GP, Super Bike mereka punya teknik yang gak mau dibocorkan," ucapnya.
Disisi lain Dede mengatakan, untuk mengadakan sebuah event internasional apalagi setelah vakum selama pandemi Covid-19 ini sangatlah tidak mudah.
"Saya perlu ingatkan, kita mendorong supaya ada super bike dan sebagainya itu tidak mudah. Menghadirkan event internasional setelah semua tutup. Memberikan keyakinan, membangun trek dengan anggaran triliunan," kata Dede.
Untuk itu, kata Dede Yusuf, seharusnya kehadiran sirkuit dengan menghadirkan event ini harus ditunjang dengan pekerja yang profesional.
"Para pekerja itu juga harusnya profesional karena kalau sampai negara-negara tidak percaya ke depan. Apalagi kita baru kena sanksi WADA, kita tidak boleh menjadi tuan rumah event-event internasional selama satu tahun, tiba-tiba ada kaya gini," ucapnya.