Breaking News:

Jabar Bahas Rencana Induk Transportasi Terpadu Metropolitan Rebana

Menjelang pembangunan Metropolitan Rebana, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat duduk satu meja dengan enam dishub daerah membahas Rencana Induk

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ravianto
Disparbud Jabar
Peta Segitiga Rebana 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang pembangunan Metropolitan Rebana, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat duduk satu meja dengan enam dishub daerah membahas Rencana Induk Transportasi Terpadu dalam kawasan strategis.

Keenam perwakilan daerah yang hadir yakni dinas perhubungan dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Subang,  Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, serta Badan Pengelola Transportasi Daerah Wilayah IX Jawa Barat.

Seperti diketahui keenam daerah ini plus Kabupaten Sumedang akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan Metropolitan Rebana yang saat ini sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Koswara meminta kabupaten/kota aktif memberi masukan dalam penyusunan sistem transportasi yang baik di kawasan metropolitan.

“Komitmen dan kolaborasi dari kabupaten/Kota khususnya di Wilayah IV ini sangat di penting, agar percepatan pembangunan Kawasan Rebana khsusunya dapat berjalan optimal,” ujar Koswara melalui siaran digital, Jumat (12/11).

Menurutnya, keselarasan program dan kewenangan di sektor transportasi harus dilakukan bersama-sama agar perannya bisa maksimal dalam mendorong perwujudan pembangunan transportasi daerah yang lebih baik. Terutama bagaimana menyelaraskan arah kebijakan dan kewenangan Pemerintah Pusat.

Koswara menyebut sejumlah permasalahan yang akan muncul dan perlu solusi.

Yakni penanganan dan penertiban kendaraan besar dan kelebihan muatan atau ODOL (Over Dimension Over Load), ketersediaan rambu lalu lintas dan fasilitas lain, penertiban angkutan barang dan penumpang, jalur logistik dalam kawasan, sumber daya manusia, serta terminal, dan lain- lain.

Terhadap persoalan tersebut, katanya, perlu kesamaan regulasi dari pusat dan daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved