Breaking News:

Ketegangan Saat Eksekusi Lahan Tol Cisumdawu Sumedang, Warga Kecewa Harga Tanah Dinilai Rendah

Proses pengosongan lima lahan milik warga di Lingkungan Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/KIKI ANDRIANA
Aparat gabungan eksekusi lima lahan milik warga untuk Proyek Tol Cisumdawu di Lingkungan Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (11/11/2021). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Proses pengosongan lima lahan milik warga di Lingkungan Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (11/11/2021) diwarnai ketegangan antara kuasa hukum dari ahli waris dengan petugas yang akan mengeksekusi lahan. 

Pantauan TribunJabar.id, eksekusi lima lahan tersebut mendapat pengawalan ketat dari Aparat TNI/POLRI dan Satpol PP.

Ketegangan pun tidak berlangsung lama setelah petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP berhasil melerai dengan kesepakatan bahwa bangunan akan tetap dieksekusi.

Panitera Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Hadi Riyanto menyebutkan, sejauh ini pemerintah telah mengakomodir terhadap warga yang terdampak pembebasan lahan tol Cisumdawu. 

Menurutnya, pembebasan lahan pun sudah sesuai kesepakatan bersama, dan  saat ini objek tanahnya sudah berubah menjadi uang yang dititipkan di Pengadilan.

"Ketegangan yang sempat terjadi lantaran salah satu ahli waris dari salah satu bidang tanah ada yang merasa keberatan lantaran hak warisnya hanya jatuh kepada satu orang. Mereka keberatan dilakukan ini (pembebasan) karena mereka beranggapan bahwa ini (tanah) bukan hanya atas nama milik Budi Maryadi saja tapi ada ahli waris lainnya," kata Hadi Riyanto kepada TribunJabar.id saat ditemui di lokasi, Kamis (11/11/2021). 

"Uang pembebasan ini kan sudah ada di pengadilan, jadi  siapa yang berhak ambil saja di pengadilan nanti," ucap Hadi, menambahkan. 

Sesuai aturan, kata Hadi, jika objek tanah telah berubah menjadi uang maka objek tanah tersebut telah dikuasai negara. 

Dengan demikian, kata dia, sejak saat itu negara berhak menguasai tanah dan berhak mengajukan pengosongan untuk lahan tersebut. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved