Breaking News:

UMK 2022

Buruh Kabupaten Cirebon Ingin Kenaikan UMK 2022 Berdasarkan KHL, Bupati Inginnya Menuruti, Tapi . .

Buruh di Kabupaten Cirebon ingin upah mereka minimal Rp 3,1 juta di tahun depan.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: taufik ismail
Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Perwakilan buruh saat beraudiensi dengan Pemkab Cirebon di Hotel Patra, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (9/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Buruh di Kabupaten Cirebon menginginkan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022 berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal itu diungkapkan Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, M Machbub, dalam audiensi bersama Pemkab Cirebon di Hotel Patra, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (9/11/2021).

Karenanya, pihaknya meminta UMK Kabupaten Cirebon pada tahun depan dinaikkan hingga 10 persen berdasarkan survei KHL yang dilakukan FSPMI Cirebon Raya.

"UMK paling ideal di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 3,1 juta. Mudah-mudahan dari pemerintah daerah mengabulkan permintaan kami para buruh," kata M Machbub saat ditemui usai kegiatan.

Ia mempertanyakan nilai pertumbuhan ekonomi yang disebut Pemkab Cirebon sebagai salah satu pertimbangan kenaikan UMK 2022 dalam audiensi itu.

Pasalnya, jika UMK 2022 tidak naik maka bagaimana mungkin sektor perekonomian Kabupaten Cirebon akan tumbuh.

"Kalau gaji buruh kecil, daya belinya akan rendah, dan dampaknya ekonomi akan sulit bertumbuh, sehingga kenaikannya harus sesuai KHL," ujar M Machbub.

Sementara Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui secara pribadi menginginkan kenaikan UMK sesuai keinginan para buruh.

Namun, kenaikan UMK 2022 mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya, nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota hingga daya beli dan penyerapan tenaga kerja.

"Saya secara pribadi ingin mengamini permintaan para buruh, tapi dalam kenaikan UMK banyak aspek yang harus ditinjau," kata Imron Rosyadi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon, Hartono, meminta perusahaan memberikan upah layak kepada para pekerjanya.

Pasalnya, pihaknya masih menemukan buruh yang mendapatkan upah sangat minim di lapangan sehingga kejadian semacam itu diminta tidak terulang lagi.

"Jika sistem gajinya dihitung harian, maka dalam satu bulan jumlahnya harus di atas atau sesuai UMK yang ditetapkan," ujar Hartono.

Baca juga: Upah Minimun 2022 Bakal Naik? Ini Daftar UMK 2021 di Jabar, Bandung Tak Masuk Lima Besar

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved