Breaking News:

Soal Kasus Dugaan Ijazah Palsu Kades Sukajaya, Ini Penjelasan Dinas Pendidikan Purwakarta

Persoalan kasus dugaan ijazah palsu Kepala Desa Sukajaya kini tengah ditangani Polres Purwakarta

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Seli Andina Miranti
Istimewa/ tangkap layar dapodik Kemdikbud.go.id
dugaan ijazah palsu Kepala Desa Sukajaya 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Menyambung persoalan kasus dugaan ijazah palsu Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang kini tengah ditangani Polres Purwakarta, ini kata Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengatakan, setiap siswa yang terdaftar sebagai warga belajar kelompok belajar masyarakat (KBM) sudah pasti tedaftar.

"Setiap siswa yang terdaftar sebagai warga belajar paket baik paket A, B maupun paket C itu pasti pada tahap akhir mengikuti ujian dan pasti terdaftar di daftar nominatif tetap peserta ujian," ujar Purwanto melalui pesan tertulisnya, Sabtu (6/11/2021).

Baca juga: Disdik Purwakarta Keluarkan Dua Surat Soal Dugaan Ijazah Palsu Kades yang kini Ditangani Polisi

Dijelaskannya, data siswa yang terdaftar tersebut tercantum di Dinas Kabupaten/kota maupun Provinsi.

"Kalau yang sekarang berbasis data pokok pendidikan (Dapodik) elektronik, kalau dulu belum," kata dia.

Seperti diketahui, Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional.

Data pokok pendidikan awalnya dapat diakses melalui situs resmi dapodik.org yang terdata sejak tahun 2006 sampai 2011.

Untuk data tahun 2012 tidak tersedia di situs dapodik karena situs tersebut telah ditutup sejak 1 Januari 2012.

Berdasarkan surat edaran dari Kemdiknas no. 1980/P3/TP/2011 tanggal 14 September 2011 data NPSN dan NISN hanya dapat diakses melalui situs kemdiknas.

Baca juga: Soal Kasus Ijazah Palsu Calon Kepala Desa di Purwakarta, Begini Tanggapan Kepala DPMD

Perbedaan sistem pendataan tersebut dengan pendataan yang dulu dilakukan oleh Depdiknas adalah konsep keterbukaan dan sistem kontrol sosial yang diberlakukan.

Dimana data dapat diakses secara online dan terbuka dalam batasan tertentu oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Seperti diketahui, normo induk yang keluar dari ijazah yang diduga palsu yang digunakan Kades Sukajaya Nirwan Hermawan merupakan nomoro induk atas nama orang lain, yakni Nomor Induk atas nama Cahaya Bin Idin.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved