Breaking News:

Tambang Emas di Sumedang, yang Terlibat Bisa Terancam 10 tahun Penjara, Diatur di UU Minerba

Polres Sumedang masih melakukan penyelidikan terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Mega Nugraha
Foto Dokumentasi Warga
Tambang emas di Dusun/Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Polres Sumedang masih melakukan penyelidikan terkait
aktivitas penambangan emas tanpa izin di Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang berkaitan dengan Kepala Disnakertrans Pemkab Sumedang,

Informasi yang dihimpun, polisi telah memeriksa dua orang saksi terkait keterlibatan aktivitas penambangan emas di Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

Kedua orang tersebut adalah Kepala Disnakertrans Sumedang Asep Sudrajat, dan Kepala Desa Bangbayang, Umar. 

Baca juga: Kadis di Pemkab Sumedang Dongkol Diperiksa Polisi Terkait Tambang Emas, Sebut Hanya Uji Coba

"Kita baru lakukan permintaan keterangan kepada Kades Umar dan Pak Asep (Kadisnakertrans Sumedang) kemarin," ucap Kanit Tipiter Satreskrim Polres Sumedang, Iptu Adam Rohmat kepada TribunJabar.id melalui pesan singkat, Selasa (2/11/2021) petang. 

Adam menuturkan, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan kasus tambang emas tanpa izin yang beroperasi di kaki Gunung Kareumbi yang lokasinya berbatasan dengan hutan konservasi di bawah kewenangan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ini. 

"Kami masih melakukan penyelidikan kasus ini, " tuturnya. 

Asep Sudrajat menjalani pemeriksaan di Tipiter Polres Sumedang pada Senin (1/11/2021) mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.43 WIB. 

Pemeriksaan tersebut terkait keterlibatan Asep Sudrajat  dalam aktivitas tambang emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) hinga Izin pertambangan rakyat (IPR). Dalam kasus tambang emas ini, Asep diduga mendanai penambangan tersebut. 

"Alhamdulillah, barokallohu, saya di-BAP (berita acara pemeriksaan) di Tipiter," kata AS kepada TribunJabar.id melalui sambungan WhatsApp.

Dia mengirimkan foto dinding bertuliskan Polres Sumedang.

Pertambangan tanpa izin baik izin IUP, IPR hingga Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) termasuk perbuatan yang dilarang di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan pertambangan tanpa izin diatur diPasal 158 Undang-undang Minerba yang isinya:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved