Breaking News:

Banjir Lembang Disebut Akibat Banyak Eksploitasi Pertanian dan Wisata di Hulu, Ini Respons Perhutani

Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bandung Utara angkat bicara terkait penyebab longsor yang kerap terjadi di kawasan Lembang.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
TRIBUNJABAR.ID/HILMAN KAMALUDIN
Suasana sehari setelah banjir yang menerjang Kampung Babakan, RT 01/03, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (20/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bandung Utara angkat bicara terkait penyebab longsor yang kerap terjadi di kawasan Lembang seperti di Kampung Babakan, RT 01/03, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sebelumnya, Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat dan pihak Desa Cikole menilai penyebab banjir tersebut tak hanya akibat masalah drainase saj, tetapi ada pemanfaatan lahan dengan cara eksploitasi pertanian dan objek wisata di hulu yang merupakan tanah milik, tanah desa, lahan Perhutani, dan lahan milik PTPN VIII.

Asisten Perhutani KPH Bandung Utara, Susanto, mengatakan, pemanfaatan lahan itu sudah diatur dalam perundang-undangan nomor 83 tahun 2016, sehingga terkait hal ini dipastikan sudah ada pembatasan untuk pemanfaatan lahan.

"Terkait pembatasan itu sudah jelas, sekarang pembangunan wisata itu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P.13 tahun 2020. Jadi ada batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dibangun," ujar Susanto di kantornya, Kamis (21/10/2021).

Selain itu, pihaknya juga sudah mengarahkan masyarakat agar tidak kebablasan dalam memanfaatkan lahan tersebut meskipun dengan aturan itu semua masyarakat boleh melakukan aktivitas di lahan Perhutani dengan catatan batasannya harus diperhatikan.

"Makanya kita menepis kalau ada anggapan alih fungsi hutan, karena kalau alih fungsi, hutan itu ditebang, misalnya dijadikan rumah, dan sawah, itu baru alih fungsi. Tapi itu hanya pemanfaatan lahan atau ruang, dan tegakan masih ada," katanya.

Menurutnya, pemanfaatan lahan tersebut memang diperbolehkan, asalkan drainase yang ada di sekitarnya harus dilindungi agar kejadian banjir seperti yang terjadi di daerah Cikole tidak terulang.

"Dengan adanya kejadian ini, dalam waktu dekat kami juga akan memaksa mereka (pengguna lahan) untuk menanam kembali, baik dengan rumput hijau maupun dengan bambu di lokasi-lokasi tertentu," ucap Susanto.

Terkait penyebab banjir yang terjadi di daerah Cikole, pihaknya memastikan, sampai saat ini tidak ada pembukaan lahan baik di hulu maupun di hilir yang disebut bisa menyebabkan banjir bandang dan bencana lainnya.

Susanto mengatakan, pihaknya bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sudah sepakat untuk mempertahankan sumber mata air yang sebetulnya memang tidak boleh diganggu.

"Untuk antisipasi ke depan, kami sudah membuat suatu kesepakatan bahwa untuk aktivitas (di hulu) kita hentikan dulu sementara waktu, terutama yang baru. Jadi ini nih (yang lama) harus diselesaikan dulu, kalau sudah selesai baru kita evaluasi bersama dengan desa dan stakeholder yang lain," katanya.

Sebetulnya, kata dia, pihaknya juga sempat menutup kegiatan dan aktivitas masyarakat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tetapi mereka meminta dibuka kembali ke pihak kementerian.

"Terkait penghentian kegiatan dan aktivitas itu ada suratnya, sudah empat kali saya bikin surat terkait dengan mekanisme penghentian kegiatan. Kita arahkan boleh kegiatan, tapi tidak boleh merusak hutan," ujar Susanto. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved