Breaking News:

Wawancara Eksklusif

WAWANCARA EKSKLUSIF Yusril Ihza Mahendra (1): Minta Rp 100 M? Saya Dapat Nol Rupiah Saat Bela Ibas

Yusril Ihza Mahendra membantah tudingan bahwa tak merapatnya ia ke Partai Demokrat kubu AHY karena honornya yang tak sesuai dengan keinginannya.

Editor: Hermawan Aksan
WAWANCARA EKSKLUSIF Yusril Ihza Mahendra (1): Minta Rp 100 M? Saya Dapat Nol Rupiah Saat Bela Ibas
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Yusril Ihza Mahendra

Saya bilang enggak enak lah dengan beliau, ya sudahlah ya, ini kan dasarnya persahabatan, membantu saya kepada beliau, enggak usah lah kita bicara-bicara.

Di sana Maqdir Ismail, ada pertemuan di rumah Pak SBY, ada Bu Ani (almarhumah), ada Amir Syamsuddin, ya coba ditanya sama mereka saya minta fee berapa kepada Pak SBY.

Kasus yang saya bela seperti kasus Luar Batang ketika menjelang Pilgub DKI.

Habis-habisan saya bertempur membela Luar Batang itu, yang lain-lain yang datang ke Luar Batang itu enggak ada urusannya sama pembelaan itu, cuma cari panggung saja.

Baik AHY maupun Anies Baswedan datang ke situ enggak ada apa-apanya.

Luar Batang itu dari awal saya bela dan tak ada sepeser pun mereka bayar kepada saya.

Apa motivasi Anda mau memberikan bantuan hukum kepada empat eks kader Demokrat?

Advokat itu pertama-tama bekerja berdasarkan UU advokat dan bekerja berdasarkan kode etik advokat.

Advokat itu tidak boleh membeda-bedakan calon klien, siapa saja yang datang kepada dia, dia pelajari kasusnya dan kalau dia sanggup menangani kasus itu maka dia berkewajiban untuk menangani.

Nah, persoalan yang dibawa kepada saya ini kan berkaitan dengan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Bidang studi saya tentang dua hal itu.

Jadi saya dalami dan pelajari, saya katakan ini bisa diuji di MA, walaupun ini merupakan suatu terobosan yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum di Indonesia.

DPP Partai Demokrat menyatakan berencana menjadi termohon intervensi, bagaimana tanggapannya?

Saya sudah pelajari mendalam persoalan ini, secanggih apa pun anggaran dasar dibuat oleh sebuah partai, anggaran dasar itu tidak ada artinya tidak ada gunanya sebelum dia disahkan oleh Kemenkumham.

Begitu juga pengurus partai, mau mengadakan kongres atau muktamar sehebat mungkin.

Ketika dia sampaikan kepada Menkumham tapi tidak disahkan atau belum disahkan, apakah dia bisa bertindak atas nama partainya? Enggak bisa juga.

(tribunnetwork/vincentius jyestha)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved