Breaking News:

Ribuan Warga Kota Bandung Jadi Korban Pinjaman Online dan Koperasi Ilegal, Cenderung Diperas

Dari 7.321 pengaduan itu melibatkan pinjol ilegal dan rentenir perorangan atau berkedok koperasi ilegal dari luar Kota Bandung

Warta Kota/Miftahul Munir
Polisi menggerebek kantor pinjaman online di Jakarta. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Di Kota Bandung, ribuan warga juga menjadi korban jeratan perusahan pinjaman online alias pinjol ilegal.

Satuan Tugas Antirentenir Kota Bandung mencatat, setidaknya ada 7.321 pengaduan dari masyarakat yang terjerat utang para rentenir sejak 2018 sampai Oktober 2021.

Dari 7.321 pengaduan itu, ucapnya, sebanyak 4.000-an melibatkan pinjol. Sisanya dari rentenir perorangan atau berkedok koperasi ilegal dari luar Kota Bandung.

"Kemarin ada 16 koperasi di Kota Bandung, tapi tingkah lakunya koperasi tak boleh mencari nasabah untuk pinjaman, nasabah koperasi harus ada rapat anggota tahunan. Nah, kalau koperasi sudah mencari nasabah untuk siapa yang mau membutuhkan dana ya indikasinya sudah berpraktek rentenir," ujar Ketua Umum Satgas Antirentenir, Atet Dedi Handiman, di Balai Kota Bandung, Kamis (14/10/2021).

Adapun untuk kasus pinjol, Atet menemukan kecenderungannya melakukan pemerasan, semisal pinjaman awal kecil dengan bunga besar sekitar 10-30 persen. 

Baca juga: Digerebek Polisi, Puluhan Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Terdiam dan Angkat Tangan

Dia juga mengaku ada yang diselesaikan, seperti si A miliki utang Rp 2 juta, karena bunganya dianggap wajar sekian persen, dan si peminjam sudah sepakat di-cut off bahwa utang dia sudah tak bisa lebih. Mereka menandatangani dan membuat kesepakatan.

"Satgas Antirentenir ini hadir untuk mengadvokasi, memfasilitasi, dan mengedukasi agar warga yang terjerat rentenir tak bertambah banyak. Kami juga fasilitasi korban agar ditindaklanjut oleh dinas terkair, seperti Dinas KUKM, DP3A, Disdik, hingga Dinsos," ujarnya.

Atet mengatakan, 49 persen warga yang mengadu mengaku terpaksa meminjam untuk modal usaha. Sebanyak 33 persen lainnya untuk biaya hidup sehari-hari. Enam persen untuk dana pendidikan, tiga persen untuk pengobatan tiga persen, dan dua persen untuk kebutuhan konsumtif.

"Satgas ini melibatkan OPD untuk tindaklanjutnya, seperti pendidikan ada akses pendidikan gratis oleh Disdik dan warga berobat ke Dinkes," ujarnya.

Baca juga: 7.421 Mengadu Korban Rentenir, 70 Persen Ibu Rumah Tangga, Ternyata Ini Alasannya Pinjam Uang

Ketua Harian Satgas Antirentenir, Saji Sonjaya, menambahkan bahwa hukum rentenir itu lintah darat yang dalam undang-undang kepolisian bagian dari penyakit masyarakat yang harus diputus tumbuh kembangnya.

"Kami definisikannya rentenir itu subjeknya bisa orang atau badan hukum usahanya ilegal. Dan usahanya membungakan uang. Ukuran bunga wajar tentu kalau koperasi ada RAT dan rata-rata si pelakunya mengatasnamakan koperasi," katanya.

Ketika disinggung soal cara menentukan apakah itu rentenir atau korban, dia menjelaskan Satgas Antirentenir memiliki rapat komite. Warga bisa mengadukannya lewat online atau chat whatsapp di nomor 0811 2131 020 atau bisa datang langsung ke kantornya di Jalan Buahbatu nomor 26, Kota Bandung. (nandri prilatama)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved