Breaking News:

Waspada Rentenir Berkedok Koperasi, Warga Bandung Banyak Gunakan Pinjaman Online, Bunga Hingga 30%

Satgas Antirentenir Kota Bandung menerima sebanyak 7.321 pengaduan dari masyarakat sejak 2018 sampai Oktober 2021.

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi pinjaman online 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satgas Antirentenir Kota Bandung menerima sebanyak 7.321 pengaduan dari masyarakat sejak 2018 sampai Oktober 2021. Pengaduan ini terkait warga yang menjadi korban rentenir atas utang yang dipinjamnya.

Ketua Umum Satgas Anti Rentenir, Atet Dedi Handiman mengatakan ada sekitar enam persen meminjam untuk dana pendidikan, pengobatan tiga persen, usaha 49 persen, kebutuhan konsumtif dua persen, dan biaya hidup sehari-hari 33 persen.

"Satgas ini melibatkan OPD untuk tindaklanjutnya, seperti pendidikan ada akses pendidikan gratis oleh Disdik dan warga berobat ke Dinkes," ujarnya, Kamis (14/10/2021) di Balaikota.

Baca juga: 7.421 Mengadu Korban Rentenir, 70 Persen Ibu Rumah Tangga, Ternyata Ini Alasannya Pinjam Uang

Dari 7.321 orang yang menjadi korban itu, lanjutnya, sebanyak 4000an dari pinjaman online.

Sedangkan sisanya dari rentenir perorangan atau berkedok koperasi ilegal dari luar Kota Bandung.

"Kemarin ada 16 koperasi di Kota Bandung tapi tingkah lakunya koperasi tak boleh mencari nasabah untuk pinjaman, nasabah koperasi harus ada rapat anggota tahunan. Nah, kalau koperasi sudah mencari nasabah untuk siapa yang mau membutuhkan dana ya indikasinya sudah berpraktek rentenir," ujarnya.

Adapun untuk kasus pinjol, Atet menemukan kecenderungannya lakukan pemerasan, semisal pinjaman awal kecil dengan bunga besar sekitar 10-30 persen.

Dia juga mengaku ada yang diselesaikan, seperti si A miliki utang Rp 2 juta, karena bunganya dianggap wajar sekian persen, dan si peminjam sudah sepakat di 'cut off' bahwa utang dia sudah tak bisa lebih.

Maka, mereka menandatangani serta lakukan kesepakatan.

Baca juga: FAKTA Perempuan Garut Ngaku Dibegal, Utang ke Rentenir dari 20 Juta jadi Rp 25 M, Bupati:Tidak Logis

"Satgas Anti Rentenir ini hadir untuk mengadvokasi, memfasilitasi, dan mengedukasi agar warga yang terjerat rentenir tak bertambah banyak. Kami juga fasilitasi korban agar ditindaklanjut oleh dinas terkair, seperti Dinas KUKM, DP3A, Disdik, hingga Dinsos," ucapnya seraya menyebut ada pula kasus rentenir perorangan dan rentenir melalui pinjol.

Ketua Harian Satgas Anti Rentenir, Saji Sonjaya menambahkan bahwa hukum rentenir itu lintah darat yang dalam undang-undang kepolisian bagian dari penyakit masyarakat yang harus diputus tumbuh kembangnya.

"Kami definisikannya rentenir itu subjeknya bisa orang atau badan hukum usahanya ilegal. Dan usahanya membungakan uang. Ukuran bunga wajar tentu kalau koperasi ada RAT dan rata-rata si pelakunya mengatasnamakan koperasi," katanya.

Ketika disinggung terkait bagaimana cara menentukan apakah itu rentenir atau korban, dia menjelaskan bahwa Satgas Anti Rentenir memiliki rapat komite.

Sehingga warga bisa mengadukannya lewat online atau chat whatsapp di nomor 0811 2131 020 atau bisa datang langsung ke kantornya di Jalan Buahbatu nomor 26, Kota Bandung

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved