Breaking News:

Puluhan Pelajar Bolos Terjaring Razia di Indramayu, Fortusis Bandung; Dinas Pendidikan Tutup Mata

Puluhan pelajar di Kabupaten Indramayu terjaring razia petugas saat asik nongkrong di Pusat Kuliner Cimanuk pada saat jam pembelajaran sekolah

Penulis: Cipta Permana | Editor: Siti Fatimah
Istimewa
Petugas Satpol PP saat membubarkan para pelajar yang nongkrong di Kulcim Indramayu saat jam sekolah, Kamis (14/10/2021). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan pelajar di Kabupaten Indramayu terjaring razia petugas saat asik nongkrong di Pusat Kuliner Cimanuk pada saat jam pembelajaran sekolah. 

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Kamsari Sabarudin mengatakan, penjaringan para pelajar yang membolos saat jam pelajaran, bukan kali ini saja di lakukan pihaknya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Dwi Subawanto mengatakan bahwa sikap membolos para siswa pada jam pelajaran tersebut, juga terjadi di sejumlah daerah lainnya.

Baca juga: Sudah Diizinkan PTM, Puluhan Pelajar di Indramayu Malah Bolos, Pura-pura Sekolah Demi Dapat Uang

Namun aparat pemerintah di daerah lain belum melakukan hal serupa untuk menindak perilaku para siswa yang membolos tersebut. 

Disamping itu, sikap membolos para siswa itu pun dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan, dimana peran pengawas sekolah dan inspektorat pendidikan, seolah tutup mata dengan fenomena yang selama ini terjadi di lapangan.

Dengan demikian, pelanggaran tersebut luput dari perhatian.

"Adanya hal ini semakin jelas bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan baik sekolah maupun Dinas Pendidikan, dalam hal ini pengawas sekolah dan inspektorat pendidikan tidak berjalan dengan baik. Padahal perilaku para siswa tersebut jelas terjadi dan nyata berada disekitar kita," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Pelajar Karawang Suka Tawuran Dibina Seminggu Oleh Tentara Infanteri di Yonif PR 305/Tengkorak

Ia pun menuturkan, pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan aturan terkait pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) di masa pandemi covid-19, yang didalamnya mengatur terkait teknis kegiatan belajar mengajar serta sanksi bagi pelanggarnya. 

Akan tetapi, lanjutnya menjadi sebuah persoalan yang terjadi saat ini, yaitu pengawasan dari penerapan Peraturan Daerah Pendidikan di setiap daerah yang juga lemah dilakukan oleh unsur pemerintah terkait. 

Sehingga, dengan lemahnya pengawasan dan penindakan peraturan tersebut, menyebabkan penegakan aturan pun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Penegakan aturan daerah (Perda), dalam hal ini Perda Pendidikan sudah seharusnya menjadi tugas dari instansi Satpol PP. Namun, manakala perbuatan para siswa tersebut telah menggangu ketertiban, kenyamanan, serta keamanan masyarakat di lingkungan luar sekolah, termasuk dengan berkumpul dan menyebabkan kerumunan, maka hal ini menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk menindak para pelanggar, baik ada maupun tidak adanya laporan masyarakat," katanya. 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved