Breaking News:

Penggusuran Lahan PT KAI di Bandung, Warga Minta Dibayar Rp 5 juta, Bukan RP 200 ribu Per Meter

PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkonflik dengan warga RW 04 Kelurahan Kebonwaru Kota Bandung yang menempati lahan PT KAI.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah warga RT 05 dan RT 06, menutup akses jalan saat melakukan unjuk rasa menolak penggusuran lahan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), di Jalan Anyar Dalam, RW 04, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (11/10/2021). Dalam aksinya, puluhan warga ini menolak rumahnya dibongkar oleh PT KAI yang rencananya akan dibangun Laswi City Heritage, karena mereka menilai pihak PT KAI tidak pernah menunjukkan bukti apapun atas lahan yang PT KAI klaim. Warga juga merasa keberatan dengan nominal biaya kompensasi yang dinilai terlalu rendah yakni sebesar Rp 250.000 per meter. 

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkonflik dengan warga RW 04 Kelurahan Kebonwaru Kota Bandung yang menempati lahan PT KAI.

Tarid Ferdiana, kuasa hukum warga RW 04, Kebonwaru, mengatakan ada dua hal yang jadi tuntutan warga dalam gugatannya terhadap PT KAI di Pengadilan Negeri Bandung.

Pertama, kata Tarid, warga menuntut PT KAI menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas lahan yang mereka klaim.

"Kedua, kalau memang terbukti tanah ini milik PT KAI, warga meminta ganti rugi yang layak dan adil," ujar Tarid saat dihubungi melalui telepon, Rabu (13/10/2021).

Uang bongkar yang hanya Rp 200 ribu per meter untuk rumah semipermanen dan Rp 250 ribu per meter untuk rumah permanen yang akan disediakan PT KAI menurut Tarid, dianggap warga jauh dari keadilan.

Baca juga: Headline Tribun Jabar, Warga Kebonwaru Khawatir PT KAI Tiba-tiba Bongkar Rumah Mereka

"Warga dalam gugatannya, meminta satu meternya Rp 5 juta untuk penggantian bangunan. Tapi itu baru pengajuan. Nanti yang memutuskan itu hakim karena sudah masuk pengadilan," ujarnya.

Sejauh ini, kata Tarid, persidangan baru sampai pada pemanggilan para pihak tergugat. Selain PT KAI, gugatan juga ditujukan kepada PT Wika, Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, dan BPN.

"Kemarin sidang pertamanya itu 1 September 2021, sidang kedua dijadwalkan 21 Oktober 2021, agendanya masih pemanggilan para pihak karena  sidang pertama yang hadir hanya dari Pemkot Bandung," katanya.

Tarid mengatakan, tentu saja  ada alasan kenapa warga juga mengugat sejumlah pihak lainnya selain PT KAI. Untuk PT KAI, jelas, karena merekalah yang mengklaim tanah dan berencana membongkar rumah-rumah warga yang berdiri di sana.

PT Wika ikut digugat karena di surat pertama PT KAI mencantumkan nama PT Wika.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved